SULUT -BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara (Sulut) menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut terkait rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi petugas penyelenggara Pemilu, termasuk jajaran Ad Hoc, untuk Pilkada 2024.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut, Sunardy Syahid, mengungkapkan, dari total 45 ribu petugas penyelenggara Pemilu yang ada di Sulut, hanya sekitar 2,2 ribu petugas Ad Hoc yang terdaftar sebagai penerima manfaat jaminan sosial tersebut. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial bagi penyelenggara pemilu sangat penting dan telah diatur dalam Undang-Undang serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.
“Pentingnya perlindungan ini ditegaskan kembali dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 yang menginstruksikan lembaga negara untuk memastikan perlindungan bagi penyelenggara pemilu. Selain itu, Kejaksaan Agung juga diminta untuk mengawasi kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas Sunardy.
Baca Juga:
Sunardy menambahkan, saat ini di Sulut hanya 2,2 ribu petugas yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, padahal potensi peserta mencapai 45 ribu lebih.
Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, menjelaskan bahwa belum semua daerah menganggarkan perlindungan sosial bagi petugas Ad Hoc, sehingga kepesertaan mereka menjadi terbatas. “Di beberapa kabupaten dan kota, seperti Minahasa Utara dan Bitung, memang sudah ada anggaran untuk perlindungan sosial. Namun, ada daerah lain yang belum menganggarkan sama sekali,” ungkap Kenly.
Baca Juga:
BPJS Ketenagakerjaan mengharapkan kolaborasi yang lebih baik antara KPU dan Bawaslu untuk memastikan semua petugas penyelenggara Pemilu terdaftar dan mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang dan aman.
Dengan demikian, diharapkan akan ada langkah cepat dari pihak terkait untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek, demi melindungi hak-hak petugas penyelenggara Pemilu di Sulut.
Sebagai lembaga yang berperan penting dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memonitor dan mendorong kepatuhan perlindungan bagi semua petugas penyelenggara pemilu demi terciptanya proses demokrasi yang lebih baik.
(N/014)
BITVONLINE.COM Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar USD 427,5 miliar ata
Ekonomi
JAKARTA Sebuah video yang memperlihatkan dugaan penerimaan suap oleh anggota polisi lalu lintas (Polantas) di Tol Dalam Kota, Jakarta Selat
Nasional
JAWA TIMUR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan untuk meresmikan produksi pabrik pemurnian logam mulia di Smelter PT
Pemerintahan
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memutuskan untuk memperberat hukuman terhadap Tamron alias Aon, bos timah Koba, Bangka Belitung (Bab
Hukum dan Kriminal
JAWA TIMUR Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru melaporkan bahwa pada Senin pagi, 17 Maret 2025, terjadi enam kali erupsi yang masingmasi
Peristiwa
BITVONLINE.COM Nuzulul Quran adalah peristiwa bersejarah yang menandai turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. AlQuran sebagai k
Agama
TAPSEL Usai meninjau dan menyerahkan bantuan kepada korban banjir di beberapa kecamatan, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasari
Nasional
JAKARTA SELATAN Vadel Badjideh, yang telah hampir sebulan ditahan di Polres Jakarta Selatan atas laporan Nikita Mirzani, mencuri perhatian
Berita
JAWA BARAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), pada Senin, 10 Maret 2025, t
Politik
bitvonline.comHarga emas batangan yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada Senin pagi, 17 Maret 2025. Berd
Ekonomi
