Medan– Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan kunjungan kerja ke Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara di Kota Medan, pada Kamis (15/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan BPS dalam mengintegrasikan seluruh data masyarakat dalam satu sistem data tunggal, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataan resminya, Cucun menyampaikan pentingnya integrasi data yang akurat untuk memastikan program pemerintah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, dapat tepat sasaran. “Kedatangan saya ke sini untuk memastikan BPS Sumatera Utara betul-betul siap mengintegrasikan data tunggal. Sesuai arahan Pak Prabowo, bagaimana satu data dari BPS ini menjadi acuan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Dinas-Dinas di daerah,” ujar Cucun dalam kunjungannya.
Sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun menekankan bahwa pengintegrasian data menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah. Menurutnya, selama ini hampir setiap kementerian dan lembaga memiliki sistem data sendiri-sendiri, yang terkadang menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam program-program bantuan sosial maupun penanggulangan masalah sosial lainnya.
Baca Juga:
“Selama ini, hampir setiap kementerian dan lembaga punya data sendiri-sendiri, program sendiri-sendiri. Nah untuk selanjutnya, data semua mengacu ke BPS. Jadi saya minta BPS ini harus siap, termasuk di Sumatera Utara,” tegasnya.
Cucun menambahkan, dengan adanya data tunggal yang terintegrasi, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Hal ini tentunya sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas nasional. Integrasi data ini juga diharapkan akan memudahkan pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis data yang akurat, serta mengoptimalkan distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran.
Baca Juga:
Dalam kesempatan tersebut, Cucun juga mendorong BPS Sumatera Utara untuk segera menyesuaikan dengan sistem pengintegrasian data yang telah ditetapkan, guna mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang lebih efektif di tingkat daerah.
Selain membahas soal integrasi data, Cucun juga menyoroti pentingnya pemetaan data terkait bencana alam, terutama di tengah ancaman cuaca ekstrem yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Ia mengimbau kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Sumatera Utara agar segera memetakan titik-titik rawan bencana dengan lebih cepat dan akurat.
“Cuaca ekstrem ini mau tidak mau harus diantisipasi. Tolong BNPB dan BPBD Sumatera Utara segera petakan titik-titik rawan bencana ekstrem. Semakin cepat kita dapat data lapangan yang real dan clear, kita akan semakin cepat mengambil keputusan dan akan mampu meminimalisir risiko bencana,” ujarnya.
Cucun menekankan bahwa data yang tepat sangat penting dalam menghadapi bencana alam. Pemetaan yang akurat dan cepat akan membantu pemerintah dalam merespons bencana dengan lebih efektif, mengurangi risiko kerusakan, serta meminimalisir jumlah korban. Ia juga menambahkan, koordinasi antara BPS, BNPB, dan BPBD sangat dibutuhkan dalam upaya ini agar data yang dihasilkan dapat dipergunakan secara maksimal dalam pengambilan kebijakan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor BPS Sumatera Utara itu, turut hadir beberapa pejabat terkait, di antaranya Inspektur Utama BPS Dadang Hardiwan, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Nadhira Seha Nur, Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra, serta Kepala BPBD Sumatera Utara Tuahta Ramajaya Saragih.
Pada kesempatan tersebut, Cucun juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan oleh BPBD dan BNPB dalam menanggulangi bencana serta memetakan potensi bencana di wilayah Sumatera Utara. Ia berharap sinergi antara berbagai lembaga ini dapat terus ditingkatkan, mengingat tantangan yang semakin kompleks di bidang penanggulangan bencana dan pengelolaan data.
Kunjungan kerja Cucun Ahmad Syamsurijal ke BPS dan BPBD Sumatera Utara ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan dengan efektif, terutama dalam hal integrasi data dan penanggulangan bencana. Pemerintah pusat melalui BPS diharapkan dapat menciptakan sistem data tunggal yang dapat diakses oleh semua kementerian dan lembaga, sehingga mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data yang akurat.
Dengan adanya integrasi data dan pemetaan bencana yang tepat, diharapkan program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana bisa lebih tepat sasaran dan mampu mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana alam. (JOHANSIRAIT)
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
JAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
Politik
