Oleh:Dr. Syahganda Nainggolan
PRESIDEN Akal Sehat, Rocky Gerung dan Professor Sufmi Dasco Ahmad begitu lahap menyantap sayur lodeh di kawasan Senayan Park Jakarta, Senin (7/4) siang. Sayur lodeh ini mengkombinasikan pedas yang terukur dengan rasa asam yang juga terukur, sehingga keenakannya lebih enak daripada Tom Yam Thailand. Jagung, kacang panjang, melinjo dalam sayuran begitu lembut untuk dilahap. Rocky sama sekali tidak memakan nasi sedangkan Dasco menikmati nasi merah. Sebagai minuman pengantar makan, Rocky memesan bir, sedangkan Dasco air mineral. Meja makanan penuh dengan tahu, tempe, ayam, ikan asin sedikit pedas dan ikan gurame goreng kering.
Pertemuan ini sudah dirancang seminggu sebelum lebaran. Saya, Jumhur Hidayat (pemimpin sejuta buruh) dan Ferry Juliantono (tokoh Koperasi) yang merancang pertemuan ini ikut asyik menyantap makanan. Berlima kami menghabiskan waktu 2,5 jam, mendiskusikan nasib Bangsa Indonesia ke depan, di bawah naungan pemimpin revolusioner Prabowo Subianto. Kami tidak membahas trending topic "Judi Kamboja" yang lagi menyerang Dasco. Sebab, Dasco mengatakan dirinya tidak terganggu dengan serangan personal, dia hanya ingin bicara soal yang lebih besar, yakni soal bangsa.
Baca Juga:
Ada 3 hal penting yang menjadi isu pembicaraan kami sambil menyantap makanan. Pertama, Prabowo Subianto, menurut Rocky, ketika dirinya dahulu kala, puluhan tahun lalu, menemani Alm. Dr. Adnan Buyung Nasution bertemu Prabowo, mendengar keinginan Prabowo untuk menjadi pemimpin besar sosialis dunia, setidaknya Asia. Sosialisme ini tentunya mendapatkan kesempatan untuk diwujudkan saat ini. Terutama ketika pemimpin populis dunia, Donald Trump, melakukan disrupsi pada tatanan global lama yang sangat neoliberal. Berbagai negara yang terkena dampak "Trump's War Trade" dapat menggalang kekuatan dan solidaritas. Apalagi bulan ini adalah bulan Konprensi Asia Afrika.
Dasco mencatat usulan diskusi agar Prabowo pidato tentang solidaritas Asia-Afrika pada peringatan Konprensi Asia Afrika bulan ini.
Baca Juga:
Menurut Rocky, Prabowo dan Anwar Ibrahim, PM Malaysia, dapat menjadi duo pemimpin yang berduet membentuk solidaritas pemimpin bangsa-bangsa berkembang. Melalui kerjasama antar negara, dampak kebijakan Trump dapat diatasi secara langsung. Namun, diskusi kami sedikit dibingungkan oleh adanya kemungkinan Trump semakin marah, khususnya dengan pilihan Indonesia beberapa waktu lalu menjadi anggota BRICs. Indonesia harus mengatasinya dengan diplomasi terukur ke Amerika. Indonesia harus cepat menunjuk Duta Besar baru di Amerika yang bekerja penuh.
Kedua, pembicaraan menyangkut lapangan kerja. Lapangan kerja pedesaan harus meningkat setidaknya 1 juta lapangan kerja baru, setelah kebijakan Prabowo membangun 80.000 koperasi desa merah putih. Selama ini penyerapan naker di pedesaan mencapai 40 juta jiwa dengan lapangan kerja tercipta 1,3 juta tahun lalu. Hal ini bisa dilakukan melalui industrialisasi pedesaan yang massif. Peluang "circular economy" dan subtitusi impor mesin-mesin pertanian dapat dilakukan selama dua tahun tatanan ekonomi yang diperkirakan terganggu oleh kebijakan Trump.
Saya menyampaikan ambisi Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, misalnya, untuk membangun industri pedesaan. Bursah, yang akan membangun pabrik alat-alat pertanian skala kabupaten ke depan, kami definisikan sebagai bagian contoh industrialisasi pedesaan tersebut. Yang nantinya dapat dikembangkan ke kabupaten lainnya se Indonesia, jika berhasil.
Ferry Juliantono yang menyinggung kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari bank-bank negara yang komitmennya besar saat ini, dapat mempercepat proses penumbuhan industri pedesaan. Sedangkan saya menimpali agar bank-bank negara masuk kembali dalam skema pembinaan kaum wirausaha menengah, melalui kebijakan Bapak Angkat – Anak Angkat bagi setiap perusahaan besar peminjam kredit bank-bank itu.
Di perkotaan, industri-industri padat karya harus digalakkan kembali. Dengan kebijakan Subtitusi Impor (membatasi impor dengan membangun industri sejenis), yang mungkin dilakukan saat ini, pemerintah dapat membangun pabrik-pabrik sandang, papan dan pangan dengan memastikan penyerapan produksinya. Sedikit kebijakan proteksionis diperlukan segera.
Jumhur, menimpali, bahwa lapangan kerja yang terbatas di dalam negeri, harus melihat peluang lapangan kerja di negara lain, seperti Jepang, Australia dan Korea yang kekurangan tenaga kerja. Peluang ini harus cepat direbut.
Kombinasi penciptaan lapangan kerja di pedesaan, perkotaan dan penempatan naker di luar negeri, bisa mengurangi tekanan objektif dari kebutuhan lapangan kerja yang begitu besar saat ini. Berkurangnya pengangguran tentunya akan ikut menyelesaikan masalah "Indonesia Gelap" dan "#Kaburajadulu".
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes didampingi beberapa Pejabat Pemko Padangsidimpuan menerima
Pemerintahan
MEDAN Sidang praperadilan yang diajukan mantan Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sumut, Kompol Ramli Sembiring, telah memasuki tahap akhir
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus memantau proses ekstradisi buronan Komisi Pemberantasan
Hukum dan Kriminal
JAMBI Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar menerima kunjungan silaturahmi dari SKK Migas Perwakilan Sumbagsel di ruang kerjanya
Nasional
JAMBI Dalam upaya memperkuat sinergitas antara Kepolisian dan tokoh lintas agama, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar menggelar silat
Nasional
PEMATANGSIANTAR Kecelakaan maut terjadi di Jalan Umum Medan Km.8, Kelurahan Tanjung Tongah, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar
Peristiwa
BATU BARA Peristiwa tragis menimpa seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Korban menjadi sasaran
Hukum dan Kriminal
JAMBI Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar, melakukan kunjungan silaturahmi ke Gereja Huria Kristen Batak
Nasional
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan razia rutin di kamar hunian warga binaan pada Senin, 14 Apr
Nasional
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dengan tegas membantah kabar yang menyebut Rusia ingin menjadikan Pangkalan Udara (Lanud) Manuhu
Nasional