Guru Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Bangsa Bermartabat

Oleh:Thoriq Tri Prabowo

BANGSA yang bermartabat hanya dapat diwujudkan oleh masyarakat yang sejahtera dan terdidik. Sementera itu, pendidikan berkualitas hanya mampu difasilitasi oleh para guru yang berkualitas--yang sudah barang tentu mereka pun harus sejahtera juga.

Hal itu mengisyaratkan bahwa hampir mustahil mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta bangsa yang berkualitas tanpa memperhatikan kesejahteraan para guru. Mengupayakan kesejahteraan mereka merupakan satu langkah pasti untuk menggenjot kualitas pendidikan yang bermuara pada lahirnya para penerus bangsa berkualitas unggul, kelak.

Baca Juga:

• Empat Jalur Baru dalam SPMB 2025, Lestari Moerdijat: Masyarakat Harus Dipersiapkan Sejak Dini
• Chairul Tanjung: Pendidikan Berkualitas Kunci Memutus Lingkaran Setan Kemiskinan

Pemerintahan kabinet Presiden Prabowo Subianto mengusung semangat Astacita, yakni misi untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Adapun salah satu poin pentingnya berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yakni poin nomor empat yang berbunyi 'memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas'. Untuk mewujudkannya, pendidikan yang berkualitas mutlak harus diupayakan.

Beberapa paket kebijakan, yang diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tentang peningkatan kesejahteraan guru patut diapresiasi, sebagai langkah progresif yang menyentuh akar persoalan kesejahteraan pendidik di Indonesia.

Baca Juga:

• USU Raih Akreditasi Internasional untuk 15 Program Studi, Tegaskan Komitmen Menuju World Class University
• Rumah untuk Guru: Pemerintah Gelar Program Pembangunan Hunian untuk Pendidik

Adapun beberapa kebijakan strategis yang dimaksud antara lain penyaluran tunjangan guru aparatur sipil negara (ASN) daerah langsung ke rekening guru dan program rumah untuk guru Indonesia.

Guru merupakan salah satu elemen kunci dalam ekosistem pendidikan. Mereka tidak lain merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa. Ironisnya, mereka sering kali dihadapkan pada tantangan kesejahteraan. Sudah banyak cerita pilu mengenai pengabdian seorang guru yang acap kali tidak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan. Upaya peningkatan kesejahteraan guru itu, menurut Mendikdasmen, harus selaras dengan peningkatan profesionalisme mereka.

TRANSFER LANGSUNG TUNJANGAN KE REKENING GURU

Persoalan kesejahteraan guru di Indonesia telah menjadi ironi dalam potret pendidikan kita sejak lama. Guru, yang menjadi ujung tombak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, justru kerap terjebak dalam ketidakpastian insentif. Mereka tidak hanya harus mengajar, mendidik, dan mengembangkan karakter positif generasi muda, tetapi juga harus bergelut dengan sistem birokrasi yang rumit serta berbelit.

Sebelumnya, pada periode 2010 sampai 2024, penyaluran tunjangan dilakukan melalui jalur rekening kas umum daerah (RKUD). Selanjutnya, penyaluran akan dilakukan langsung ke rekening guru dengan harapan terdapat peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Sebelumnya, acap kali kita jumpai di media sosial mengenai kisah dari para guru yang mengaku belum menerima tunjangan setelah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dari waktu yang seharusnya. Dalam situasi itu, tunjangan yang sejatinya diharapkan menjadi penopang kesejahteraan malah berubah menjadi ketidakpastian. Padahal, tunjangan tersebut bukan sekadar angka dalam rekening bank, melainkan penghidupan sekaligus harapan bagi para guru untuk menjalankan peran mulia mereka dengan penuh dedikasi.

Hadirnya kebijakan penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru ialah angin segar yang telah lama dinanti. Pemerintah seakan menyiratkan pesan yang sangat jelas bahwa guru tidak boleh lagi menjadi korban dari kerumitan birokrasi. Dana tunjangan kini diharapkan mengalir lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan.

Guru tak lagi harus menunggu kabar yang tidak pasti, tak perlu khawatir hak mereka tertunda, atau tidak kunjung sampai. Kebijakan itu merupakan bentuk keadilan yang selama ini diperjuangkan para guru.

Jika diresapi lebih lanjut, terobosan tersebut ternyata bukan hanya soal mempercepat proses administratif belaka. Lebih dari itu, ini merupakan komitmen negara untuk menempatkan guru dalam posisi yang semestinya, yang bermartabat--sebagai tokoh penting dalam pembangunan SDM Indonesia.

Guru yang sejahtera tidak hanya akan mengajar lebih baik, tetapi juga akan menularkan semangat dan harapan kepada siswanya. Mereka menghidupkan kelas-kelas dengan mimpi, menebar inspirasi, dan ujungnya generasi unggul Indonesia bukan sekadar mimpi.

Presiden Prabowo Subianto, bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dalam peluncuran kebijakan itu, menegaskan bahwa pendidikan ialah kunci utama pembangunan bangsa. Presiden menyampaikan bahwa untuk mempersiapkan masa depan Indonesia, diperlukan siswa yang hebat dan siswa yang hebat hanya diajar oleh guru yang hebat pula. Tanpa pendidikan yang kuat, cita-cita Indonesia menjadi bangsa sejahtera dan bermartabat hanya sekadar mimpi belaka.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen mengatakan bahwa percepatan tunjangan langsung ke rekening guru ASN merupakan arahan Presiden agar birokrasi dan layanan publik tidak birokratis, tetapi harus efektif dan efisien. Kebijakan itu merupakan terobosan atas aspirasi para guru berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Saat ini proses verifikasi dan validasi data rekening masih berlangsung dan tunjangan tersebut akan ditransfer apabila data telah valid, pungkasnya.

Mu'ti menambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan itu yang bertepatan pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri merupakan hadiah buat guru untuk menyambut Idul Fitri sekaligus agar menjadi motivasi bagi mereka agar dapat bekerja lebih baik lagi dalam mencerdaskan bangsa.

Implikasi positif dari kebijakan itu ternyata juga sekaligus menjadi momentum reformasi tata kelola data pendidikan yang lebih akuntabel.

Pemerintah secara eksplisit menegaskan bahwa validitas data guru akan menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Oleh karenanya, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi instrumen penting yang harus terus diperbarui dan dijaga akurasinya. Data yang tersaji kemudian diharapkan tidak hanya valid, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Sebanyak 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non-ASN akan menerima transfer langsung ke rekening masing-masing setelah data tervalidasi.

RUMAH UNTUK GURU INDONESIA

Persoalan selanjutnya mengenai kesejahteraan guru, yakni berkaitan dengan hunian mereka. Peningkatan harga hunian menjadikan banyak guru yang kesulitan mendapatkan hunian yang layak. Penyediaan rumah subsidi dengan harga terjangkau untuk guru perlu disediakan oleh pemerintah.

Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru, utamanya berkaitan dengan hunian mereka, terlihat sangat serius. Hal itu juga diwujudkan dengan rencana pengalokasian pembangunan rumah subsidi untuk guru di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 20 ribu keluarga.

Program itu merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, yakni antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Penandatangan nota kesepahaman (MoU) sekaligus Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Guru Indonesia dan Penghargaan bagi Pahlawan tanpa Tanda Jasa di Cileungsi, Jawa Barat, dan beberapa wilayah lainnya, Selasa (25/3). Menteri Mu'ti berharap program tersebut bermanfaat untuk para guru sehingga para guru dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, dan fokus pada tugas sebagai pendidik.

Guru yang tinggal di lingkungan yang aman, nyaman, dan dekat dengan sekolah akan lebih fokus, tenang, serta termotivasi dalam menjalankan tugas mereka. Perumahan subsidi bukan hanya soal hunian, melainkan juga bentuk nyata pengakuan negara atas jasa guru.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa kualitas kehidupan guru sangat berkorelasi dengan kualitas pengajaran di kelas. Guru yang sejahtera, termasuk memiliki hunian yang layak, cenderung memiliki keseimbangan hidup yang baik, lebih inovatif, dan mampu membangun iklim belajar yang positif bagi siswa.

LANGKAH AWAL UNTUK EKOSISTEM PENDIDIKAN BERKUALITAS

Seluruh pihak telah sepakat bahwa pendidikan ialah jembatan emas menuju Indonesia Emas 2045. Guru merupakan tiang-tiang penyangga dari jembatan itu. Jika kesejahteraan guru diperkuat, jembatan itu akan kukuh menopang generasi yang akan datang. Langkah awal sudah dilakukan oleh Kemendikdasmen. Pemerintah telah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada guru melalui kebijakan-kebijakannya.

Namun, ikhtiar untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas masih harus terus diupayakan. Tantangan ke depan masih sangat banyak. Penguatan kapasitas guru, perbaikan fasilitas pendidikan, serta pembenahan manajemen pendidikan di tingkat pusat dan daerah ialah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Selain kebijakan penyaluran tunjangan dan penyediaan hunian subsidi, lebih dari itu, guru juga membutuhkan dukungan berkaitan dengan peningkatan kompetensi mereka dan kesehatan ekosistem pendidikan. Pelatihan yang berkelanjutan, jaminan karier, perbaikan fasilitas sekolah, hingga lingkungan kerja yang sehat ialah komponen penting yang tak terpisahkan dari upaya membangun pendidikan yang berkualitas.

Negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Singapura, meletakkan kesejahteraan guru dan kesehatan ekosistem pendidikan sebagai hal fundamental untuk diupayakan. Mereka telah berhasil memastikan bahwa guru bukan hanya profesional yang digaji layak, melainkan juga diberikan penghormatan yang tinggi, kesempatan pengembangan diri yang luas, dan kepastian karier yang terjamin. Sudah semestinya Indonesia dapat belajar dari pengalaman global tersebut.

Keberhasilan penerapan paket kebijakan peningkatan kesejahteraan guru yang digulirkan Kemendikdasmen itu bergantung pada kolaborasi yang solid antara pelbagai lembaga, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga lembaga lainnya. Dukungan dari segenap pihak untuk menyediakan kelengkapan data, memperlancar koordinasi, serta memberikan ruang bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya menjadi elemen penting yang tak dapat dipisahkan.

Sebagai masyarakat, publik juga perlu memberikan penghormatan yang layak kepada para guru, yakni dengan memberikan kepercayaan dan dukungan yang konkret, terutama mendukung program-progam semacam ini.

Kebijakan itu tidak boleh hanya dimaknai sebagai instrumen teknis anggaran semata, tetapi juga sebagai wujud cinta negara kepada guru.

Saat ini Indonesia memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, tetapi setidaknya kita telah memulainya dengan langkah yang benar. Apresiasi dan dukungan segenap pihak untuk menyukseskan program Kemendikdasmen sangatlah diperlukan. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan sebaik apa pun akan terhambat dalam pelaksanaannya. (mediaindonesia.com)

*)Pengajar di program studi ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, alumnus program doktoral technology-enhanced learning and innovation KMITL, Thailand

Empat Jalur Baru dalam SPMB 2025, Lestari Moerdijat: Masyarakat Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Chairul Tanjung: Pendidikan Berkualitas Kunci Memutus Lingkaran Setan Kemiskinan

USU Raih Akreditasi Internasional untuk 15 Program Studi, Tegaskan Komitmen Menuju World Class University

Rumah untuk Guru: Pemerintah Gelar Program Pembangunan Hunian untuk Pendidik

Indonesia Hadapi Kekurangan Insinyur: Tantangan untuk Mencapai Visi 2045

Bupati Nias Utara Resmi Luncurkan Program KREASI untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan