JAKARTA –Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, tengah menjadi sorotan publik. Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyelidiki laporan terkait penggunaan fasilitas private jet oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono. Pesawat jet dengan nomor ekor N588SE yang digunakan Kaesang dalam perjalanan ke Amerika Serikat pada pertengahan Agustus 2024 tersebut diketahui dimiliki oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
Pernyataan Marwata ini menyusul kemunculan video di media sosial yang menunjukkan Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi tersebut, yang diduga sedang mendarat di Bandara Adi Soemarmo, Solo. IM57+ Institute, sebuah wadah eks pegawai KPK, menanggapi pernyataan Marwata dengan menekankan pentingnya pembuktian dari KPK. Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha, menegaskan bahwa KPK harus membuktikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keistimewaan di depan hukum.
“Ini pembuktian bagi KPK, apakah bisa menerapkan prinsip ‘equality before the law’ atau tidak. Tidak boleh ada satu orang pun di negara ini yang mendapatkan keistimewaan di depan hukum,” ujar Praswad. Ia menambahkan bahwa KPK harus menunjukkan posisinya sebagai lembaga independen, meskipun saat ini berada di bawah kekuasaan eksekutif berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019.
Baca Juga:
Menurut Praswad, KPK juga harus mengusut tuntas keterkaitan pihak yang diduga memberi fasilitas jet pribadi kepada Kaesang dengan bisnis yang dijalankannya di Indonesia. “Bila terbukti ada conflict of interest, maka patut diduga ada praktik gratifikasi dalam pemberian fasilitas jet pribadi untuk jalan-jalan ke Amerika bagi Kaesang dan Erina Gudono,” tegasnya.
Sementara itu, Alexander Marwata menyatakan bahwa KPK telah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk menyelidiki dugaan gratifikasi ini. “Kita berprinsip semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya itu diklarifikasi,” kata Marwata.
Baca Juga:
Marwata berharap bahwa keresahan publik terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang dan istrinya dapat terjawab dengan klarifikasi yang memadai. “Jadi enggak usah sungkan, enggak usah ragu, bahwa kita melaksanakan tugas. Kalau itu menjadi perhatian publik, kita juga harus peka dan proaktif,” ujarnya.
KPK kini menghadapi tantangan besar untuk memastikan bahwa proses penyelidikan ini dilakukan secara transparan dan adil, menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik.
(N/014)
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengajukan eksepsi atau nota keberata
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rapat kerja antara Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakart
Nasional
HUMBANG HASUNDUTAN Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Humbang Hasundutan mengakibatkan tanah longsor dan pohon tumbang di beberapa titik
Peristiwa
JAKARTA Harga minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah, Minyakita, yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per
Ekonomi
JAKARTA Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang sempat beredar di media sosial karena faktor anggaran untuk Tunjangan Hari Raya (THR
Pendidikan
JAMBI Kakanwil Ditjenpas Jambi, Hidayat, menggelar kegiatan Safari Ramadhan dengan mengunjungi Lapas Kelas IIA Jambi. Kunjungan ini bert
Komunitas
MEDAN Polda Sumatera Utara menggelar acara Buka Puasa Bersama Polri dan Media pada Kamis (13/3/2025) yang bertempat di Aula Tribrata Polda
Komunitas
JAKARTA Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, dan
Hukum dan Kriminal
YOGYAKARTA Tiga gerbong kereta api yang terparkir di Stasiun Tugu Yogyakarta terbakar pada Rabu (12/3/2025) pagi. Kebakaran tersebut diduga
Hukum dan Kriminal
BATAM Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) berhasil membongkar penyelundupan rokok produksi Indo
Hukum dan Kriminal
