JAKARTA –Forum Tanah Air (FTA) menggelar diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh penting di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu pagi. Namun, acara tersebut berakhir tragis ketika sekelompok orang merangsek masuk dan membubarkan diskusi secara paksa, menimbulkan kekacauan dan kerusakan di lokasi.
Diskusi yang dijadwalkan menampilkan pakar hukum tata negara Refly Harun, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, Din Syamsuddin, eks Danjen Kopassus Soenarko, Marwan Batubara, dan Rizal Fadhilah tersebut tidak berlangsung lama. Tata Kesantra, Ketua FTA, mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian ini, menilai bahwa situasi ini menunjukkan kemunduran dalam kebebasan berpendapat di Indonesia.
“Ini sangat memalukan. Kondisi ini jauh lebih buruk dari Orde Baru. Kita mundur 40 tahun ke belakang,” ujar Tata dengan nada tegas.
Baca Juga:Aksi Perusuh yang Terorganisir
Menurut penjelasan Tata, aksi pembubaran ini terjadi dengan cepat. Sekitar pukul 09.00 WIB, puluhan orang berkumpul di depan hotel dan berorasi menuntut agar diskusi dibubarkan. Ketegangan semakin meningkat ketika mereka merangsek masuk ke dalam ruangan ballroom.
“Sekitar pukul 10 pagi, mereka masuk ke ruangan tempat diskusi berlangsung. Mereka dengan garang dan berteriak mengancam supaya acara dibubarkan sambil mencabut backdrop dan banner lainnya, merusak layar Infocus, kursi, mikrofon, kamera, dan lainnya,” tambah Tata.
Baca Juga:
Kepolisian yang berada di sekitar lokasi acara juga disorot oleh Tata. Ia menyayangkan bahwa tidak ada upaya dari pihak keamanan untuk mencegah perusuh masuk dan mengganggu acara.
Imbas Terhadap Kebebasan BerpendapatKejadian ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kondisi kebebasan berpendapat dan keamanan acara publik di Indonesia. Aksi perusakan properti dan intimidasi terhadap tokoh-tokoh nasional ini mencerminkan ancaman nyata terhadap ruang diskusi yang sehat dalam masyarakat.
Tokoh-tokoh yang hadir dalam diskusi tersebut pun merasa terancam. Refly Harun, salah satu narasumber, mengungkapkan rasa khawatirnya. “Kami seharusnya bisa berdiskusi dengan tenang tanpa adanya ancaman. Kejadian ini sangat disayangkan dan mencerminkan situasi yang tidak sehat bagi demokrasi kita,” ungkapnya.
Tanggapan dan Harapan ke DepanDengan adanya kejadian ini, Tata Kesantra berharap agar kepolisian dan pihak berwenang lebih responsif dalam mengatasi isu keamanan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.
“Diharapkan pihak berwenang bisa mencegah terulangnya kejadian seperti ini di masa mendatang. Diskusi dan dialog harus tetap diutamakan sebagai bagian dari proses demokrasi,” pungkasnya.
Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam bagi masyarakat dan menunjukkan perlunya upaya bersama untuk menjaga keberlangsungan kebebasan berpendapat di Indonesia. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di negara ini? Waktu yang akan menjawabnya.
(N/014)
SUMUT Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, resmi melantik 32 ketua TP PKK, ketua tim Pe
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengawali pertemuan dengan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Istana Kepresidenan, Jakarta, pad
Nasional
JAWA BARAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Bara
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comMenjelang Idulfitri 2025, sejumlah instansi pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan swasta telah meluncurkan program Mudik G
Pariwisata
BANDUNG Website resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, bandungkab.go.id, mengalami gangguan pada Rabu (12/2) malam. Pengguna yang men
Pemerintahan
MEDAN Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan Kota Medan, Ardian Surbakti, mengumumkan pengunduran dirinya dari jab
Nasional
JAKARTA Divisi Propam Polri telah melakukan pengamanan khusus (patsus) terhadap eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan silaturahmi dan panel diskusi dengan ratusan rektor serta pimpinan perguruan tinggi n
Nasional
JAKARTA Perwakilan korban investasi bodong robot trading Net89, yang tergabung dalam Perkumpulan Simbiotik Multitalenta Bersatu (Paguyuban
Nasional
JAWA BARAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Mantan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Y
Nasional
