Jakarta — Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (18/12/2024). Yasonna menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Harun, yang merupakan mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pergantian antarwaktu (PAW) pada 2019.
Yasonna tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB, mengenakan kemeja putih dipadukan jaket cokelat, dan membawa sebuah map biru. Ia datang menggunakan mobil hitam dan sempat menyapa awak media sebelum masuk ke dalam gedung. “Nanti saja ya,” ujar Yasonna singkat saat ditanya mengenai materi pemeriksaan oleh wartawan.Dalam keterangannya usai pemeriksaan, Yasonna menyebutkan bahwa penyidik tidak meminta klarifikasi langsung mengenai keberadaan Harun Masiku. “Tidak, tidak ada,” ungkapnya kepada wartawan.Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan bahwa berdasarkan data imigrasi, Harun Masiku tercatat masuk ke Indonesia pada 6 Januari 2020 dan kembali keluar negeri sehari kemudian. “Itu dia masuk (ke Indonesia) tanggal 6, keluar tanggal 7, dan baru belakangan keluar pencekalan itu saja. Enggak ada hal lain, paling hanya turunan-turunan yang mem-follow up,” jelasnya.
Kasus Harun Masiku menjadi salah satu kasus besar yang belum terpecahkan sepenuhnya. Harun ditetapkan sebagai tersangka pada 2019 atas dugaan suap terhadap komisioner KPU dalam rangka memuluskan langkahnya menduduki kursi anggota legislatif melalui mekanisme PAW.Namun, hingga saat ini keberadaan Harun Masiku masih menjadi tanda tanya besar. Harun dinyatakan buron setelah diduga melarikan diri ke luar negeri pada Januari 2020, beberapa hari sebelum namanya masuk dalam daftar cegah-tangkal (cekal) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.Saat masih menjabat sebagai Menkumham, Yasonna sempat mendapat sorotan terkait informasi simpang siur keberadaan Harun Masiku. Saat itu, Yasonna menjelaskan bahwa Harun telah meninggalkan Indonesia sebelum diterbitkannya pencegahan bepergian ke luar negeri oleh otoritas hukum.Dalam pemeriksaan ini, KPK mendalami sejumlah keterangan terkait alur kasus yang menyeret Harun Masiku dan dugaan keterlibatan berbagai pihak. Selain itu, KPK juga tengah mengumpulkan bukti baru guna mempercepat penyelesaian kasus ini. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si mengunjungi Desa Binaan PT. Inalum di Dusun Pabrik Lama 2, Desa Sei Raja
Pemerintahan
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk tetap melayani masyarakat seba
Pemerintahan
MEDAN Harga emas Antam di Butik Logam Mulia Medan mengalami kenaikan signifikan pada hari ini, Kamis (13/3/2025). Emas Antam dipatok seharg
Ekonomi
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan kebijakan baru terkait penyaluran tunjangan untuk guru ASN daerah yang akan langs
Ekonomi
BINJAI Sejumlah guru di Kota Binjai mengeluhkan adanya dugaan praktik pungutan liar (Pungli) terkait biaya administrasi sertifikasi dan Tam
Hukum dan Kriminal
BATUBARA Sebuah video rekaman CCTV yang viral di media sosial memperlihatkan momen mengejutkan di Desa Laut Tador, Kecamatan Sei Suka, Kabu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera menyerahkan s
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), AKBP Yasir Ahmadi, SIK, MH, memimpin Upacara persemayaman dan pemakaman jenazah per
Komunitas
JAKARTA Kondisi ekonomi dan politik dunia yang semakin dinamis tahun ini memaksa Indonesia untuk mengambil langkah strategis. Amerika Serik
Ekonomi
MEDAN PT Hutama Karya telah resmi mengoperasikan jalan tol BinjaiLangsa seksi Tanjung PuraPangkalan Brandan pada Selasa (11/3/2025) pukul
Nasional
