LUMAJANG -Pemerintah Kabupaten Lumajang tengah menghadapi tuntutan pembayaran atas barang-barang di ruang kerja Bupati Lumajang yang belum terbayarkan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Kesekretariatan Daerah (Setda) Lumajang, Subhan, mengungkapkan bahwa pihak ketiga menuntut Pemkab Lumajang untuk membayar sejumlah barang senilai Rp 607.904.750.
Baca Juga:
Namun, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, nilai total barang-barang yang belum dibayar di ruang kerja Bupati hanya sebesar Rp 176.579.460.
Barang-barang tersebut terdiri dari 19 item, antara lain dua buah gorden, karpet, bantal kursi, logo Pemkab Lumajang, meja sespri, wardrobe, lemari, dan vas bunga.
Baca Juga:
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, sebelumnya membongkar keberadaan barang-barang tersebut setelah mendapat pesan dari pihak ketiga yang mengklaim belum menerima pembayaran.
Menurut Subhan, besar tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut juga mencakup bunga akibat keterlambatan pembayaran.
"Jadi tuntutan itu diklaim juga dengan bunganya, jadi seperti utang. Kalau nominal sebenarnya berdasarkan hasil audiensi dengan pihak ketiga itu 175 juta sekian dari 19 item," ujar Subhan.
Namun, Subhan menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan pembayaran untuk barang-barang tersebut.
Pasalnya, barang-barang di ruang kerja Bupati tidak tercatat atau terdokumentasi dengan baik, sehingga jika dipaksakan untuk dibayar atau dianggarkan, itu akan melanggar prosedur dan peraturan yang berlaku.
"Ini kan barang-barang yang tidak terdokumentasikan dalam artian tidak terencana dan sebagainya, jadi kalau sekarang kita anggarkan, malah menyalahi aturan," jelas Subhan.
Sebagai solusi, pemerintah berencana untuk mengembalikan barang-barang yang belum dibayar tersebut kepada penyedia.
MEDAN Kapolres Binjai Polda Sumatera Utara, AKBP Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Polres Binjai, membagikan takjil ke
Komunitas
MEDAN Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumu
Komunitas
MEDAN Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura baru saja melaksanakan Rapat Umum Anggota Cab
Komunitas
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku Soetopo Berutu melakukan silaturahmi ke kantor Bupati asahan dan K
Nasional
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana untuk menambah kuota Haji 2025. Keputusan ini di
Pemerintahan
JAMBIMenjalin silaturahmi agar tetap terjaga dengan baik, Polda Jambi menggelar buka puasa bersama insan pers, di sebuah restoran Kopitiam
Komunitas
MEDAN Memperhatikan jadwal imsak dan buka puasa sangat penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1446 H
Agama
Medan Malam Ke 13 Ramadhan, tausyah singkat dibawakan okeh ustad Adnan Harun Nurchadija dengan tema Pentingnya Aqidah Bagi Setia Muslim di
Agama
PAPUA Satgas Pangan Polda Papua mengungkapkan adanya peredaran minyak goreng merek MinyaKita kemasan 1 liter yang tidak sesuai dengan takar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan memberikan akses pendi
Pemerintahan
