JAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada periode 2019-2024, kini menjadi salah satu yang kemungkinan dipanggil seiring dengan pengembangan penyidikan kasus ini.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa pihaknya akan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini. "Siapapun yang terlibat, baik berdasarkan keterangan saksi maupun dokumen dan alat bukti lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 26 Februari 2025.
Baca Juga:
Dalam perkembangan terbaru, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus ini, terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Beberapa nama yang terlibat antara lain Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), SDS (Direktur Feed Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), YF (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), dan AP (VP Feed Stock Management PT Kilang Pertamina Internasional). Selain itu, MKAN (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa) dan DW (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim) juga menjadi tersangka, serta YRJ (Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Mera).
Total kerugian negara dalam kasus korupsi ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya meliputi kerugian dari ekspor minyak mentah dalam negeri sebesar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM sekitar Rp9 triliun, serta kerugian pemberian kompensasi dan subsidi pada 2023 yang mencapai Rp147 triliun.
Baca Juga:
Kejagung memastikan akan terus mendalami perkara ini dan memanggil setiap pihak yang terbukti terlibat dalam skandal yang merugikan negara dalam jumlah besar ini.
(cn/a)
BITVONLINE.COM Kurma sering kali menjadi pilihan utama untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, kur
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Maqdir Ismail memberikan saran terkait dengan revisi RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut M
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengkritik langkah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Politik
JAKARTA Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Riefian Fajarsyah atau yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, akhirnya memberikan
Nasional
JAKARTA Lintasarta angkat bicara terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasion
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, tidak hadir secara langsung dalam sidang awal di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)
Internasional
LANGKAT Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya melaksanakan Safari Ramadan 1446 Hijriah di Kabupaten Langkat, tepatnya di Masjid Ubudiyah, J
Agama
TAPANULI SELATAN Ribuan warga yang tinggal di dua desa terisolir, setelah jalan sepanjang 20 meter di Dusun Salese, Desa Panaungan, Kecama
Peristiwa
JAWA TIMUR Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berhasil mengevakuasi seekor sapi yang terperosok ke dalam s
Peristiwa
