JAKARTA -Kasus pembunuhan Vina dan Eky terus menjadi sorotan publik, khususnya setelah pengacara Razman Nasution ikut nimbrung dan memberikan sejumlah tuntutan serta pandangan politik terkait perkembangan kasus ini.
Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Sabtu (1/6/2024), Razman Nasution, yang kini menjadi kuasa hukum Yosi P Achdian, mengungkapkan pandangannya terhadap kasus yang kembali mencuat setelah delapan tahun berlalu. Menurutnya, kasus ini tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik nasional, terutama terkait dengan suksesi kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto.
Razman menyoroti perlunya campur tangan langsung dari Jokowi dan Prabowo dalam menyelesaikan kasus ini agar tidak menjadi beban hukum yang terus menggantung dari satu era pemerintahan ke era berikutnya. “Ingat, suksesi, proses pergantian kepemimpinan nasional Oktober. Bayangkan kalau ini tidak selesai, ini jadi utang hukum dari Pak Jokowi, dan Pak Prabowo pasti juga tidak mau ada beban. Apa lagi ini keberlanjutan,” tegas Razman.
Baca Juga:
Selain itu, Razman juga meminta Polda Jawa Barat untuk memeriksa kuasa hukum Vina di tahun 2016, yang saat itu dipegang oleh Hotman Paris dkk. Permintaan ini dianggap sebagai respons atas komentar Hotman Paris yang menyinggung kehadiran Razman dalam kasus ini. Hotman menilai bahwa Razman hanya ingin mencari popularitas dengan ikut campur dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky.
Kontroversi yang melibatkan Razman Nasution dan Hotman Paris ini menambah kompleksitas kasus pembunuhan Vina dan Eky yang telah lama terkatung-katung tanpa kejelasan. Razman, dalam pernyataannya, juga menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dilepaskan dari isu-isu politik yang tengah berkembang di Indonesia.
Baca Juga:
Namun demikian, upaya Razman untuk membawa kasus ini ke level politik juga menuai kritik. Sebagian pihak menganggap bahwa isu politik seharusnya tidak dicampuradukkan dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Mereka meminta agar penyelesaian kasus ini tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, tanpa adanya intervensi politik yang dapat mengganggu proses keadilan.
Sementara itu, publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus pembunuhan Vina dan Eky serta bagaimana respons pihak berwenang terhadap tuntutan dan intrik politik yang muncul dalam kasus ini.
(N/014)
BOGOR Polres Bogor mencopot Aipda H, seorang anggota Patroli dan Pengawalan (Patwal), setelah viral video yang menunjukkan dirinya memepet
Hukum dan Kriminal
JAWA BARAT Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan mantan Gubern
Nasional
JAKARTA Ramadan selalu menjadi waktu yang dinanti, bukan hanya sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai puncak aktivitas ekonomi, terut
Ekonomi
JAWA BARAT Dua warga Kabupaten Purwakarta, Nana Permana (48) dan Risma Hermansyah (41), ditangkap polisi saat kedapatan mengedarkan uang p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polisi berhasil menangkap dua pria berinisial RE (35) dan HS (35) yang mengakungaku sebagai anggota polisi, di kawasan Tanah Abang
Hukum dan Kriminal
BOGOR Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan k
Nasional
BATU BARA Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat (KSJ), Saharuddin, dengan tegas mendesak Polres Batu Bara untuk segera menindaklanjuti lapo
Hukum dan Kriminal
PAPUA BARAT Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, sejak 18 Desember 2024, masih menjadi misteri. Tiga bula
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama Fraksi PAN di DPR menggelar acara Ramadan Berbagi PANgan u
Nasional
JAKARTA Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diamdiam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sab
Politik
