Kekerasan tersebut secara tegas disoroti oleh berbagai pihak, termasuk aktivis HAM dan Komnas HAM. Mereka menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan peraturan hukum yang berlaku. Beka Ulung, mantan Komisioner Komnas HAM, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan, terlepas dari status korban.
Kondisi Papua yang terus dilanda konflik menambah kompleksitas situasi. Komnas HAM menekankan pentingnya pemerintah memperbaiki strategi keamanan di Papua untuk meredam kekerasan dan melindungi warga sipil. Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat menimbulkan korban lebih lanjut.
Sementara proses hukum terhadap oknum TNI yang terlibat dalam penyiksaan sedang berjalan, tuntutan untuk keadilan dan transparansi terus bergema. Publik menantikan langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tindakan preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
