JAKARTA –Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta, pagi ini untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah isu yang melibatkan dirinya. Kaesang, yang hadir dengan mengenakan kemeja putih, didampingi oleh beberapa politikus PSI, termasuk Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.
Juru bicara PSI, Isyana Bagoes Oka, mengonfirmasi kedatangan Kaesang dengan mengatakan, “Betul, Mas Ketum Kaesang saat ini sedang di kantor KPK. Secara proaktif, Mas Ketum hadir untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah hal, meski tidak diundang.” Namun, saat ditanya mengenai apakah kedatangan Kaesang terkait dengan polemik penggunaan jet pribadi, Isyana belum memberikan tanggapan lebih lanjut.
Polemik Jet Pribadi dan Keterkaitannya dengan KPK
Baca Juga:
Kedatangan Kaesang di KPK bertepatan dengan sorotan publik terkait dugaan penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, diduga menggunakan pesawat jet pribadi dengan nomor tail N588SE untuk perjalanan mereka ke Amerika Serikat pada pertengahan Agustus 2024. Jet tersebut diketahui dimiliki oleh perusahaan besar asing yang beroperasi di Indonesia.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi di Bandara Adi Soemarmo, Solo. Kabar ini memicu spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya fasilitas dari pengusaha untuk Kaesang, meski hingga kini pihak Kaesang dan keluarganya belum memberikan komentar resmi terkait isu tersebut.
Baca Juga:
Tanggapan KPK dan Proses Klarifikasi
Isu ini semakin menarik perhatian karena adanya keterkaitan dengan keluarga besar Kaesang. Presiden Joko Widodo, sebagai ayah Kaesang, serta kakaknya Gibran Rakabuming Raka, yang terpilih sebagai Wakil Presiden dan merupakan mantan Wali Kota Solo, turut menambah intensitas perhatian publik. Selain itu, kakak ipar Kaesang, Bobby Nasution, adalah Wali Kota Medan.
Menanggapi polemik ini, KPK sebelumnya menyatakan bahwa mereka akan melakukan klarifikasi terhadap Kaesang. Namun, langkah tersebut kemudian dibatalkan, dan KPK memilih untuk menelaah dua laporan yang telah diterima terkait Kaesang. KPK memutuskan untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara, aturan suap atau gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur bahwa kewajiban pelaporan gratifikasi berlaku untuk penyelenggara negara. Dengan adanya dugaan keterlibatan fasilitas yang mungkin diberikan oleh pihak ketiga, KPK perlu memastikan apakah ada hubungan yang relevan dengan status keluarga Kaesang sebagai pejabat publik.
Tanggapan Publik dan Media Sosial
Sejak berita mengenai penggunaan jet pribadi Kaesang mencuat, akun media sosial PSI dan Kaesang sendiri banyak dibanjiri komentar dan pertanyaan dari publik. Namun, hingga saat ini, tidak ada respons resmi dari pihak PSI terkait isu tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh beberapa media sejak Kamis (22/8) lalu juga belum membuahkan hasil.
Sementara itu, masyarakat dan pengamat politik terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian, mengingat posisi Kaesang dalam PSI dan hubungannya dengan keluarga presiden. Klarifikasi di KPK ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menenangkan berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat.
(N/014)
SEMARANG Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap praktik prostitusi terselubung yang berop
Hukum dan Kriminal
SUMUT Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pilbup Kabupaten Tapanuli Utara yang digugat oleh pasangan Satika Simamora
Berita
KALIMANTAN BARAT Ratusan pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mempawah, Kalimantan Barat, menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (
Pendidikan
JAKARTA Ratusan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan a
Nasional
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ia baru saja menerima telepon dari Presiden Prab
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melangkah tegas dengan mencegah Agustiani Tio dan suaminya bepergian ke luar negeri. Lan
Politik
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sorotan tajam netizen setelah kebijakan pembatasan pembelian gas elpiji 3 kg menuai kontrovers
Nasional
BITVONLINE.COM Kecantikan dan tubuh ideal yang langsing menjadi salah satu hal yang sering dijadikan inspirasi oleh banyak orang, terutama
Serba Serbi Kehidupan
JAKARTA DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tenta
Nasional
KALTIM Aksi unjuk rasa dilakukan oleh warga yang terdampak pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kantor Badan Bank Tanah (BBT) pa
Nasional