JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi Bermasalah untuk menangani sejumlah koperasi yang mengalami permasalahan di Indonesia. “Satgas ini akan langsung bekerja,” ujar Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Satgas ini melibatkan berbagai unsur, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Budi Arie, pembentukan Satgas bertujuan merevitalisasi koperasi bermasalah. Dengan melibatkan berbagai stakeholders, koperasi yang bermasalah diharapkan dapat diperbaiki, terutama dengan fokus pada pembayaran simpanan kecil para anggota koperasi.
“PPATK dilibatkan untuk menelusuri aset koperasi yang bermasalah. Ruang lingkup Satgas mencakup koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyehatkan kembali koperasi, termasuk pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT),” ujar Menkop. Saat ini, terdapat delapan koperasi yang berada di bawah pengawasan Satgas, yakni:
Baca Juga:
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya
Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa
Baca Juga:
KSP Sejahtera Bersama
KSP Pracico Inti Utama
KSP Pracico Inti Sejahtera
KSP Intidana
KSP Timur Pratama Indonesia
KSP Lima Garuda
Selain delapan koperasi tersebut, Satgas juga menangani koperasi bermasalah lainnya di berbagai daerah dengan berkoordinasi bersama Dinas Koperasi provinsi, kabupaten, dan kota. “Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan operasional koperasi menjadi normal dan transparan, sehingga memberikan manfaat optimal bagi anggotanya,” jelas Menkop. Budi Arie mencontohkan, saat ini masih terdapat aset koperasi yang menjadi obyek sita pihak berwajib.
Namun, dua koperasi, yakni KSP Intidana dan KSP Sejahtera Bersama, berhasil keluar dari masa kritis setelah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). “Enam koperasi lainnya masih dalam proses PKPU/homologasi yang akan terus kami pantau hingga akhir 2025, bahkan di tahun 2026,” tambah Menkop.
Menkop menegaskan, Satgas memprioritaskan asset-based resolution (resolusi aset) dan mengedepankan asas ultimum remedium, yakni mendahulukan penyelesaian perdata dibanding pidana. “Negara hadir untuk melindungi rakyat. Kemenkop berkomitmen melindungi anggota koperasi dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dapat meningkat,” tutup Budi Arie.
(christie)
JAKARTA Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pegawai KPK gadungan pada Rabu (5/2
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pegawai KPK gadungan pada Rabu (5/2
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang bekerja sama dengan Firlmy Law Firm, Yogyakarta, menggelar Focus Group Discussion
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyelenggara pesta gay di Hotel Habitare Rasuna Jakarta, wilayah Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, menggunakan berbagai
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Lembaga Survei KedaiKopi merilis hasil survei opini publik mengenai kinerja 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wa
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa program cek kesehatan gratis akan dimulai pada 10 Februari 2025. Keputusan
Kesehatan dan Olahraga
MAKASSAR Seorang pria berinisial AI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi setelah diduga memaksa kekasihnya, NA (21), untuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Abdel Malik, warga negara Aljazair, ditangkap oleh aparat kepolisian setelah kedapatan mencuri kopi di lima minimarket yang terseb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penyanyi dan pencipta lagu Anji mengungkapkan pendapatnya mengenai sistem royalti musik di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya
Entertainment
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) berhasil membongkar pagar laut di wilayah Tangerang, Banten, sepanjang 22,5 kilometer hingga Rabu (5/2/
Hukum dan Kriminal