JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi Bermasalah untuk menangani sejumlah koperasi yang mengalami permasalahan di Indonesia. “Satgas ini akan langsung bekerja,” ujar Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Satgas ini melibatkan berbagai unsur, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Budi Arie, pembentukan Satgas bertujuan merevitalisasi koperasi bermasalah. Dengan melibatkan berbagai stakeholders, koperasi yang bermasalah diharapkan dapat diperbaiki, terutama dengan fokus pada pembayaran simpanan kecil para anggota koperasi.
Baca Juga:
“PPATK dilibatkan untuk menelusuri aset koperasi yang bermasalah. Ruang lingkup Satgas mencakup koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait untuk menyehatkan kembali koperasi, termasuk pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT),” ujar Menkop. Saat ini, terdapat delapan koperasi yang berada di bawah pengawasan Satgas, yakni:
Baca Juga:
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya
Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa
KSP Sejahtera Bersama
KSP Pracico Inti Utama
KSP Pracico Inti Sejahtera
KSP Intidana
KSP Timur Pratama Indonesia
KSP Lima Garuda
Selain delapan koperasi tersebut, Satgas juga menangani koperasi bermasalah lainnya di berbagai daerah dengan berkoordinasi bersama Dinas Koperasi provinsi, kabupaten, dan kota. “Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan operasional koperasi menjadi normal dan transparan, sehingga memberikan manfaat optimal bagi anggotanya,” jelas Menkop. Budi Arie mencontohkan, saat ini masih terdapat aset koperasi yang menjadi obyek sita pihak berwajib.
Namun, dua koperasi, yakni KSP Intidana dan KSP Sejahtera Bersama, berhasil keluar dari masa kritis setelah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). “Enam koperasi lainnya masih dalam proses PKPU/homologasi yang akan terus kami pantau hingga akhir 2025, bahkan di tahun 2026,” tambah Menkop.
Menkop menegaskan, Satgas memprioritaskan asset-based resolution (resolusi aset) dan mengedepankan asas ultimum remedium, yakni mendahulukan penyelesaian perdata dibanding pidana. “Negara hadir untuk melindungi rakyat. Kemenkop berkomitmen melindungi anggota koperasi dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dapat meningkat,” tutup Budi Arie.
(christie)
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan pada 2026 menjadi langkah yang tak dap
Nasional
JAWA TIMUR Setelah dua hari tertutup material longsor, jalur wisata menuju Gunung Bromo kembali normal pada Rabu (12/2/2025). Akses ini sem
Nasional
SUMUT Sebanyak ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan gagal mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025 akibat kelalaian pihak seko
Nasional
KALTIM Pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 mengalami pemangkasan sebesar Rp 1,15 triliun. Langkah ini diambil m
Nasional
JAKARTA Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Bapak Musa Rajekshah, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Mualem Muzakir Manaf dan Fadhu
Nasional
JAKARTA Polri mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod, Arsin, dan Sekretaris Desa Kohod, yang keduanya terlibat dalam kasus pemalsuan surat i
Hukum dan Kriminal
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan keinginan Indonesia untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan dengan
Nasional
LAMPUNG Seorang kernet Bus Damri, Arief Rahman (28), mengalami luka tusuk setelah diserang oleh seorang pengemudi mobil Mitsubishi Pajero,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Efisiensi anggaran yang diterapkan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakibatkan pembatalan dan penundaan sejumlah proyek infras
Nasional
BITVONLINE.COM Unggahan terbaru Ahmad Dhani di media sosial langsung menjadi sorotan publik. Dalam unggahan tersebut, Ahmad Dhani menantang
Entertainment