JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, menyambut baik keputusan pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) rata-rata nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Namun, ia menekankan pentingnya perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM), mengingat tantangan besar yang dihadapi sektor ini.
“Terkait upah minimum yang naik 6,5 persen itu, tentu kalau dari sisi untuk kesejahteraan pekerja kita sangat mendukung,” kata Chusnunia dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/12/2024).
Chusnunia menyoroti pentingnya pemerintah hadir dalam memberikan kemudahan, khususnya dalam aspek perizinan dan standardisasi produk. Ia menyebut bahwa proses standardisasi memakan biaya besar dan memerlukan kemampuan teknis yang kerap menjadi kendala bagi UMKM.
Baca Juga:
“Standardisasi produk itu penting, dan pemerintah harus hadir karena memakan biaya besar. Untuk dapat hal itu, effort-nya besar, pemerintah harus hadir di ruang-ruang ini,” jelasnya.
Selain itu, ia mengimbau pemerintah untuk melakukan mitigasi agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak negatif pada sektor usaha kecil, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau perpindahan investasi ke negara lain yang menawarkan upah lebih rendah.
Baca Juga:
Chusnunia menekankan perlunya keseimbangan antara memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlangsungan usaha. Ia mengusulkan agar pemerintah mengimplementasikan program intervensi seperti keringanan pajak dan penyediaan infrastruktur bagi sektor industri.
“Pada prinsipnya pemerintah tetap harus memperjuangkan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha. Semua harus seimbang. Program-program intervensi seperti keringanan pajak dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri penting untuk diatensi pemerintah,” tambahnya.
Keputusan menaikkan UMP rata-rata nasional sebesar 6,5 persen diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas di Istana Negara pada Jumat (29/11/2024). Kenaikan ini lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya hanya 6 persen.
“Setelah membahas juga dan bertemu pimpinan buruh, kita ambil keputusan rata-rata upah minimum nasional 6,5 persen,” ujar Prabowo di Jakarta.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun pemerintah diingatkan untuk memastikan sektor usaha tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah kenaikan biaya tenaga kerja.
(N/014)
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan kasus korupsi terkait penataan Situs Benteng Putri Hijau yang berl
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan bertajuk Diskusi dan Pemetaan Stakehol
Pemerintahan
SUMUT Musim mudik Lebaran 2025 sudah di depan mata, dan bagi para pemudik yang melintas di tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya telah menyia
Nasional
BEKASI Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan kegeramannya setelah insiden kelalaian petugas kesehatan yang memberikan obat kedaluwa
Kesehatan
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang meng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA UTARA Seorang pria lansia, Arifin Yahya (67), ditemukan tewas di atas sepeda motornya yang terperosok ke dalam air di belakang Tran
Peristiwa
BITVONLINE.COM Kurma sering kali menjadi pilihan utama untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, kur
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Maqdir Ismail memberikan saran terkait dengan revisi RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut M
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan melakuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengkritik langkah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Politik
