UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Chusnunia Chalim: Perhatikan UMKM dan IKM

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, menyambut baik keputusan pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) rata-rata nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Namun, ia menekankan pentingnya perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM), mengingat tantangan besar yang dihadapi sektor ini.

“Terkait upah minimum yang naik 6,5 persen itu, tentu kalau dari sisi untuk kesejahteraan pekerja kita sangat mendukung,” kata Chusnunia dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/12/2024).

Chusnunia menyoroti pentingnya pemerintah hadir dalam memberikan kemudahan, khususnya dalam aspek perizinan dan standardisasi produk. Ia menyebut bahwa proses standardisasi memakan biaya besar dan memerlukan kemampuan teknis yang kerap menjadi kendala bagi UMKM.

Baca Juga:

• Update Kondisi Banjir Bandang Parapat: 50 Rumah Terdampak, RSUD dan Layanan Umum Terganggu
• Kerangka Manusia Ditemukan di Lahan Tebu Bantul! Diduga Sudah 2 Bulan Meninggal

“Standardisasi produk itu penting, dan pemerintah harus hadir karena memakan biaya besar. Untuk dapat hal itu, effort-nya besar, pemerintah harus hadir di ruang-ruang ini,” jelasnya.

Selain itu, ia mengimbau pemerintah untuk melakukan mitigasi agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak negatif pada sektor usaha kecil, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau perpindahan investasi ke negara lain yang menawarkan upah lebih rendah.

Baca Juga:

• KPK Periksa Nicke Widyawati Terkait Korupsi Transaksi Jual Beli Gas antara PT PGN dan PT IAE
• KPK Ungkap Jaringan Suap Anggota DPRD OKU Terkait Fee Proyek Menjelang Lebaran, 6 Tersangka Ditetapkan

Chusnunia menekankan perlunya keseimbangan antara memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlangsungan usaha. Ia mengusulkan agar pemerintah mengimplementasikan program intervensi seperti keringanan pajak dan penyediaan infrastruktur bagi sektor industri.

“Pada prinsipnya pemerintah tetap harus memperjuangkan kesejahteraan dan keberlangsungan usaha. Semua harus seimbang. Program-program intervensi seperti keringanan pajak dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri penting untuk diatensi pemerintah,” tambahnya.

Keputusan menaikkan UMP rata-rata nasional sebesar 6,5 persen diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas di Istana Negara pada Jumat (29/11/2024). Kenaikan ini lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya hanya 6 persen.

“Setelah membahas juga dan bertemu pimpinan buruh, kita ambil keputusan rata-rata upah minimum nasional 6,5 persen,” ujar Prabowo di Jakarta.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun pemerintah diingatkan untuk memastikan sektor usaha tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah kenaikan biaya tenaga kerja.

(N/014)

Update Kondisi Banjir Bandang Parapat: 50 Rumah Terdampak, RSUD dan Layanan Umum Terganggu

Kerangka Manusia Ditemukan di Lahan Tebu Bantul! Diduga Sudah 2 Bulan Meninggal

KPK Periksa Nicke Widyawati Terkait Korupsi Transaksi Jual Beli Gas antara PT PGN dan PT IAE

KPK Ungkap Jaringan Suap Anggota DPRD OKU Terkait Fee Proyek Menjelang Lebaran, 6 Tersangka Ditetapkan

Rutan Kelas I Medan Gelar Peringatan Nuzulul Qur’an, WBP Ikuti Pengajian dan Tausiah

Presiden Diharap Dukung Gubernur Jabar; PTPN Jangan Jadi Perusahaan Penyewa Tanah