DPR Tanggapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa, Komisi II: Belum Urgen dan Bisa Timbulkan Kecemburuan

JATENG -Wacana Kota Solo menjadi Daerah Istimewa kembali mencuat ke publik. Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan bahwa usulan tersebut belum menjadi sesuatu yang mendesak untuk dibahas, meski Solo memiliki kekhasan historis dan budaya.

"Jangan sampai pemberian keistimewaan ini menimbulkan rasa ketidakadilan dari daerah lain. Seperti daerah saya, Solo minta pemekaran dari Jawa Tengah dan dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Menurut Aria, meski Solo memiliki sejarah perjuangan dan kekayaan budaya yang kuat sejak masa kolonial, saat ini peran dan identitas Solo telah berubah sebagai kota dagang, kota pendidikan, hingga kota industri.

Baca Juga:

• Komisi II DPR RI Tegaskan Revisi UU ASN Tidak Akan Dikebut: Fokus pada Substansi dan Aspirasi Publik
• Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh Minta Regulasi Jelas untuk Gaji PPPK, Tanggapi Ketimpangan Antar Daerah

"Kalau dulu Solo punya kekhususan dalam perjuangan dan budaya, sekarang relevansinya sudah berbeda. Solo sekarang setara saja dengan Papua, tidak ada yang mesti diistimewakan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR belum melihat urgensi untuk memberikan status daerah istimewa kepada Solo.

"Saya tidak terlalu tertarik atau Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini menjadi sesuatu yang penting dan urgent," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat Solo mengusulkan agar kota ini memperoleh status Daerah Istimewa, seperti halnya Yogyakarta, dengan alasan akar historis dari Keraton Kasunanan Surakarta dan peran pentingnya dalam sejarah nasional.

Namun, DPR meminta agar seluruh wacana tersebut dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan ketimpangan perlakuan antarwilayah di Indonesia.*

(md/J006)

Komisi II DPR RI Tegaskan Revisi UU ASN Tidak Akan Dikebut: Fokus pada Substansi dan Aspirasi Publik

Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh Minta Regulasi Jelas untuk Gaji PPPK, Tanggapi Ketimpangan Antar Daerah