JAKARTA -Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi serius temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang menemukan 16 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang. Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan berkala BPOM selama periode Januari-Maret 2025.
Puan menilai temuan ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak, mengingat kosmetik tersebut banyak digunakan oleh perempuan di berbagai kalangan setiap hari.
"Temuan 16 item kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan atau dilarang merupakan peringatan serius bagi kita semua. Produk-produk ini banyak digunakan oleh perempuan dari berbagai kalangan setiap hari," ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/4).
Baca Juga:
Menanggapi hal tersebut, Puan mendesak agar pemerintah hadir untuk memastikan perlindungan konsumen dan menjamin keamanan produk kosmetik yang beredar di pasaran.
Ia menekankan bahwa ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan martabat dan hak perlindungan warga negara.
Baca Juga:
"Pemerintah harus memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang digunakan masyarakat telah memenuhi standar keamanan dan transparansi," ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam menjamin keamanan masyarakat sebagai konsumen, apalagi saat ini masyarakat juga sedang dihebohkan dengan temuan produk makanan halal yang ternyata mengandung unsur babi.
Puan juga mendorong adanya sinergi yang lebih erat antara BPJPH, BPOM, dan kementerian terkait untuk meningkatkan pengawasan. Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini dan audit berkala terhadap pelabelan produk, karena kesalahan sekecil apa pun dapat berdampak besar, khususnya bagi masyarakat Muslim.
Temuan BPOM mengungkapkan bahwa 16 produk kosmetik yang terdeteksi mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, timbal, dan pewarna merah K10. Berikut adalah daftar 16 produk yang dimaksud:
BOGOTA Night Cream Hello Bright
MAXIE Brightening Series Premium Night Cream
SANIYE Long Lasting Capsule Lip Gloss L1135 14#
SERDANG BEDAGAI LSM Trinusa mengungkap dugaan praktik penyimpangan pupuk subsidi oleh pemilik usaha UD Lorena di Dusun I, Desa Sementara,
Hukum dan Kriminal
SUMUT Sebanyak 33 kepala daerah di Sumatera Utara, tujuh pimpinan lembaga/kementerian, dan perwakilan dari 10 provinsi di Pulau Sumatera ak
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kendaraan dinas milik organisa
Pemerintahan
JEMBER Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Jember, RM. Kristyo Nugroho, menghadiri kegiatan Fun Shoot Silaturahmi dan Halal
Pemerintahan
PALUTA Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara resmi menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara menge
Nasional
BATU BARA Aroma ketidakberesan kembali menyeruak dari tubuh Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Batu Bara. Kali ini, penga
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengunjungi Kedutaan Besar Vatikan (Nunsiatur Apostolik) di Jakarta pada Selasa (2
Pemerintahan
JAKARTA Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), melalui tim kuasa hukumnya menyatakan siap menempuh jalur hukum terkait isu ijazah palsu ya
Nasional
JAKARTA Komisi X DPR RI kembali menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti di Komple
Nasional
JAKARTA Dewan Pers akan ikut menelusuri dugaan penerimaan uang yang melibatkan Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JAKTV, yang barubaru ini
Pemerintahan
