Sebelumnya, sejak dioperasikan tanpa tarif mulai 11 Maret 2025, PT Hutama Karya telah melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi.
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al-Hakim menjelaskan bahwa pihaknya juga menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan para regulator, akademisi, dan pengamat ekonomi untuk mematangkan kesiapan pemberlakuan tarif.
"Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai aturan berkendara dan manfaat jalan tol. Masukan dari para partisipan dalam FGD menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas dan pelayanan tol," kata Adjib.
Dalam FGD tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Langkat, Mulyono, menyatakan dukungan pemerintah provinsi terhadap pemberlakuan tarif tol.
Ia juga mendorong percepatan pembangunan ruas lanjutan Brandan-Kuala Simpang-Langsa agar konektivitas antarwilayah Sumatra Utara dan Aceh semakin optimal.
"Dengan tersambungnya ruas tersebut, aksesibilitas antar wilayah Sumatra Utara dan Aceh pastinya akan semakin baik, sehingga distribusi logistik dan mobilitas masyarakat pun menjadi lebih lancar dan efisien," tambah Adjib.*