
Bawaslu Dalami Dugaan Politik Uang di PSU Serang, 12 Orang Terjaring OTT
SERANG Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah mendalami dugaan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Ka
Hukum dan KriminalBANDUNG -Tagar #SaveSmansaBandung menjadi viral di media sosial setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan memenangkan gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) atas sengketa lahan SMAN 1 Bandung.
Putusan ini memicu gelombang protes dari alumni dan masyarakat yang menilai sekolah tersebut adalah bagian penting dari sejarah pendidikan di Indonesia.
Dalam unggahan yang beredar luas di Instagram, salah satu alumni, Ghina Noorma Kamila, menyampaikan rasa kecewanya.
"Bukan sekadar tanah, bukan sekadar bangunan. Ribuan memori anak bangsa tercetak di tempat ini, ribuan prestasi tengah diukir di sini, dan akan tetap di sini.. #SaveSmansaBandung #smansamelawan," tulisnya, Jumat (18/4/2025).
Ketua Ikatan Alumni (IKA) SMAN 1 Bandung, Inyo Tanius Saleh, turut menyampaikan sikap tegas atas keputusan tersebut.
"Kami, Ikatan Alumni SMANSA Bandung, berdiri satu barisan. Menolak tunduk pada ketidakadilan. Menolak diam terhadap mafia tanah yang mencoba merebut ruang belajar anak bangsa," katanya.
Ia menekankan bahwa SMAN 1 Bandung adalah warisan pendidikan, bukan objek sengketa.
"Kami akan terus bersuara untuk guru kami, adik kelas kami, untuk masa depan pendidikan yang seharusnya suci dan bersih dari kepentingan kotor. Jangan pernah anggap kami lemah hanya karena kalah hari ini. Kami sedang bersiap untuk esok," tambahnya.
Koordinator Tim Caretaker IKA Smansa, Arief Budiman, juga menyatakan keberatan atas putusan PTUN Nomor: 164/G/2024/PTUN.BDG yang dibacakan oleh Ketua Majelis Tedi Romyadi beserta hakim anggota.
"Kami menilai putusan itu tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, alumni dan tim hukum SMANSA Bandung akan melakukan kajian hukum mendalam dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Bandung.
Selain itu, mereka juga akan menyampaikan keberatan resmi kepada Presiden, Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, KY, Komisi III dan X DPR RI, KPK, serta Gubernur Jawa Barat.
"Kami berharap ada perhatian serius untuk memastikan tegaknya hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia," tutup Arief.*
(d/a008)
SERANG Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah mendalami dugaan praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Ka
Hukum dan KriminalJAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan mayoritas kader PDIP menginginkan Megawati Soekarnoputri kembali memimpin
PolitikJAKARTA Seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Azwindar Eka Satria alias MAES,
Hukum dan KriminalMAKASSAR Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Balang Baru Dalam, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pa
PeristiwaPADANG PANJANG Guncangan gempa berkekuatan magnitudo 4,6 yang terjadi pada Sabtu (19/4) malam membuat warga di sejumlah wilayah di Provinsi
PeristiwaSURABAYA Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan sikap tegas terhadap praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Ia mengancam akan mencabu
PemerintahanBITVONLINE.COM Pelecehan seksual merupakan tindakan yang meninggalkan dampak mendalam, baik secara fisik maupun psikologis. Namun, banyak k
NasionalBOGOR Sebuah mobil tertemper kereta rel listrik (KRL) di perlintasan rel kereta api kawasan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, pada Sab
PeristiwaBATU BARA Dalam rangka menjalin tali silaturahmi Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menghadiri halal bihalal sekaligus
PemerintahanDEPOK Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menertibkan sekitar 1.600 kepala keluarga (KK) yang tinggal secara ilegal di kawasan Jalan Dahlan
Hukum dan Kriminal