BATU BARA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID), Senin (14/4).
Rapat penting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Safi'i, SH, didampingi Wakil Ketua Rodial. Dari unsur eksekutif, hadir Asisten III Rusian Heri, S.Sos, serta Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Azhar, S.Pd, mewakili Sekretaris Daerah. Turut serta dalam rapat tersebut jajaran OPD dan Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Jalasmar Sitinjak menyoroti beberapa sektor penting, mulai dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pertanian, hingga industri kecil dan menengah (IKM).
"Realisasi PAD tahun 2024 mencapai Rp152 miliar atau 89,68% dari target, namun capaian sektor retribusi daerah masih rendah, hanya sebesar Rp4 miliar atau 62,96%. Ini perlu ditingkatkan dengan strategi optimal," ujarnya.
Fraksi PDIP juga mendesak adanya perhatian serius terhadap infrastruktur pertanian, terutama kerusakan tanggul Sungai Sidalu-dalu yang berdampak langsung terhadap lahan pertanian warga.
"Kami mendesak Dinas Pertanian segera berkoordinasi dengan Dinas PUTR dan BWS Sumut untuk menangani permasalahan tersebut," tegasnya.
Di sektor pariwisata, Fraksi PDIP mendorong adanya inovasi dan peningkatan prioritas pembangunan guna mengoptimalkan potensi wisata daerah. Sementara itu, pada sektor industri, rendahnya tingkat serapan program pengembangan IKM yang baru mencapai 65,83% juga menjadi perhatian.
Terkait Ranperda PIKID, Fraksi PDIP menyatakan dukungan penuh. Mereka menilai aturan ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan adil.
"Perda ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, berkeadilan, dan akuntabel. Tentunya tetap mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 24 Tahun 2019," pungkas Jalasmar.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari agenda penting DPRD dalam memastikan transparansi kinerja eksekutif serta keberlanjutan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.*
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
