SOLO -Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), buka suara soal tudingan ijazah palsu yang kembali mencuat ke publik.
Dalam pernyataannya di Solo pada Jumat (11/4/2025), Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan kini tengah dipertimbangkan untuk dibawa ke jalur hukum oleh tim pengacaranya.
"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," ujar Jokowi seperti dikutip dari detikJateng.
Baca Juga:
Jokowi menegaskan dirinya adalah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyatakan bahwa keaslian ijazahnya telah berulang kali diklarifikasi secara resmi oleh pihak kampus.
"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," tambahnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa dalam hukum, beban pembuktian berada di tangan pihak yang menuduh. Ia meminta agar pihak yang mengklaim ijazahnya palsu bisa menunjukkan bukti konkret.
"Yang paling penting siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Ini masih dalam kajian oleh pengacara," tegasnya.
Tudingan soal ijazah palsu Jokowi sebenarnya sudah beberapa kali mencuat sejak ia menjabat sebagai Presiden, namun pihak UGM dan tokoh akademik yang berwenang telah berulang kali menegaskan keasliannya.*
(dc)
MEDAN Sebuah video viral memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Megawati Z
Hukum dan Kriminal
BALI Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, I Made Sedana, mengungkapkan bahwa masih terdapat ratusan siswa sekolah menengah pertama (S
Pendidikan
JAKARTA Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menyatakan telah menjalin komunikasi dengan Rekto
Pendidikan
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah di level Rp16.826 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (15/4). Mata uang Garud
Ekonomi
SURABAYA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dana hibah untuk kelom
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersatu membangun potens
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan capaian kinerja yang signifikan untuk triwulan pertama tahun 2025.
Nasional
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Marthinus Hukom, beserta jajarannya mengunjungi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kem
Nasional
MUARO JAMBI Ratusan warga dari 4 desa di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi keras aksi brutal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) asal Amerika
Hukum dan Kriminal