JAKARTA -Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut kesulitan ekonomi dan efisiensi yang dialami pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini merupakan dampak dari kesalahan pengelolaan negara oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam surat pribadi yang dibacakan oleh politikus PDIP, Guntur Romli, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (11/4).
Baca Juga:
"Segala dampak yang terjadi, kesulitan ekonomi, terpaksa efisiensi pada pemerintahan Pak Prabowo sekarang karena akibat dari salah urus negara yang dilakukan oleh Joko Widodo," ujar Guntur Romli membacakan surat Hasto.
Hasto juga menyinggung adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang menurutnya harus dilawan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa.
Baca Juga:
Dalam surat tersebut, Hasto turut menggambarkan kondisi fisiknya selama menjalani masa tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyebut penahanannya justru membentuk spiritualitas dan kedisiplinan hidupnya melalui puasa dan olahraga rutin.
"Mas Hasto di tahanan itu beratnya turun 6 kilogram karena rajin puasa dan olahraga. Di sana terjadi kristalisasi nilai dan semangat perjuangan," kata Guntur.
Selain membahas kondisi pribadi, Hasto juga menekankan pentingnya supremasi hukum dan menyerukan penegakan hukum yang adil sebagai syarat utama menuju kemakmuran bangsa.
Hasto Kristiyanto didakwa telah merintangi penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait mantan caleg PDIP, Harun Masiku, yang masih buron sejak 2020.
Ia juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, sebesar Rp600 juta agar mengurus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.
MUARO JAMBI Ratusan warga dari 4 desa di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi keras aksi brutal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) asal Amerika
Hukum dan Kriminal
GARUT Seorang oknum dokter kandungan di Garut, berinisial MSF alias Dokter I, diduga kuat telah melakukan pelecehan seksual terhadap seoran
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan di sebuah konter handphone di Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Dala
Hukum dan Kriminal
JEMBRANA Personel Babinsa Pulukan dari Koramil 161704/Pekutatan, Kopda Ketut Mudana, bersama dengan Bhabinkamtibmas Polsek Pekutatan, A
Nasional
Mandailing Natal Kisah inspiratif datang dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Herma Yulia, siswi kelas XIIIIS Madrasah Aliyah Negeri
Pendidikan
Banda Aceh Pemerintah Provinsi Aceh memastikan pencairan bonus bagi atlet dan pelatih peraih medali dalam ajang Pekan Olahraga Nasional
Pemerintahan
INDRAMAYU Bupati Indramayu, Lucky Hakim, resmi memberhentikan sementara Kepala Desa (Kades) Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Jumhan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar, Megawati Zebua, angkat bicara terkait insiden cekcok yang viral antara dirinya denga
Nasional
JAKARTA Tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Keme
Pemerintahan