JAKARTA -Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan dukungannya terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto yang menolak penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Menurut Willy, pernyataan Prabowo menunjukkan pemahaman mendalam terhadap prinsip hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai konstitusional.
Baca Juga:
"Konstitusi mana pun tidak pernah memberi hak bagi negara untuk mencabut hak hidup warga, apalagi tanpa dasar Undang-undang," tegas Willy saat diwawancarai awak media, Kamis (10/4/2025).
Willy menjelaskan bahwa meskipun korupsi sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), batasan atas istilah tersebut masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan.
Baca Juga:
"Untuk itulah kita perlu tetapkan batasannya. UU Tindak Pidana Korupsi terbaru pun tidak menyebut korupsi sebagai tindak pidana extraordinary," jelasnya.
Ia menekankan bahwa penerapan hukuman mati semestinya menjadi langkah paling akhir yang hanya diambil dalam kondisi sangat terbatas dengan dasar hukum yang kuat.
"Mengurangi HAM warga di mana pun harus dilakukan dengan aturan setingkat Undang-undang atas nama konstitusi," ujar Willy.
Lebih lanjut, Willy mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mendukung sikap Presiden Prabowo, yang dianggap selaras dengan semangat keadilan dan konstitusi.
BEKASI Febby Febriadi (27), pemuda asal Kabupaten Bekasi, menceritakan kisah pilu yang mengguncang batinnya saat bekerja sebagai admin situ
Hukum dan Kriminal
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara, Megawati Zebua, melaporkan akun TikTok polostakberdosa ke Polda Sumut setelah video dirinya diduga menc
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Tragedi penyerangan boat jaring gembung oleh pukat apung yang terjadi beberapa hari lalu di perairan Pulau Salah Nama akhirnya me
Peristiwa
PALEMBANG Sebuah video yang memperlihatkan aksi kekerasan seorang polisi terhadap wanita muda di dalam mobil viral di media sosial. Pelaku
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Tia Rahmania, mantan calon anggota DPR dari PDI Perjuangan (PDIP), siap mengambil langkah hukum lanjutan usai memenangkan gugatan d
Hukum dan Kriminal
SUMATERA SELATAN Polisi Polsek Tanjung Raja berhasil mengungkap kasus rekayasa pencurian yang melibatkan pasangan kekasih, Fatima (21) dan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengambil langkah hukum dengan melaporkan Lisa Mariana, seorang eks model majalah dewa
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Dalam rangka memperingati Hari Paskah, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, mengambil peran penting dalam Teatrikal J
Nasional
JAKARTA Universitas Indonesia (UI) angkat bicara terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswanya di Program
Hukum dan Kriminal