JAKARTA -PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memastikan bahwa harga tiket kereta api pasca Lebaran 2025 tidak mengalami lonjakan di luar ketentuan.
KAI menegaskan bahwa seluruh penetapan tarif dilakukan sesuai dengan regulasi pemerintah, dengan tetap menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menjelaskan bahwa sistem tarif yang digunakan mengacu pada mekanisme Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB), khususnya untuk Kereta Api Komersial (KA Nonsubsidi).
Baca Juga:
"Tidak ada lonjakan harga di luar batas yang telah ditetapkan oleh Kemenhub. Penyesuaian harga dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar dalam koridor TBA-TBB," ujar Ixfan, Sabtu (5/4/2025).
Ia menambahkan, kebijakan penetapan tarif tersebut merupakan bentuk regulasi untuk menjaga keseimbangan antara aspek operasional perusahaan dan perlindungan konsumen.
Baca Juga:
Terlebih pada periode penting seperti musim mudik dan arus balik Lebaran.
"Ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjamin keberlangsungan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman," lanjutnya.
Tiket Komersial vs. Tiket Bersubsidi
Tiket KA dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
Tiket Komersial: Berlaku untuk kelas eksekutif dan bisnis, dengan harga menyesuaikan permintaan namun tetap dalam batas tarif yang diperbolehkan.
Tiket Bersubsidi (PSO): Khusus untuk kelas ekonomi tertentu yang masih disubsidi pemerintah, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.
"Dengan dukungan subsidi Public Service Obligation (PSO) dan pengawasan dari Kemenhub, KAI terus berkomitmen menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," tegas Ixfan.
BITVONLINE.COM Pelecehan seksual merupakan tindakan yang meninggalkan dampak mendalam, baik secara fisik maupun psikologis. Namun, banyak k
Nasional
BOGOR Sebuah mobil tertemper kereta rel listrik (KRL) di perlintasan rel kereta api kawasan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, pada Sab
Peristiwa
BATU BARA Dalam rangka menjalin tali silaturahmi Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menghadiri halal bihalal sekaligus
Pemerintahan
DEPOK Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menertibkan sekitar 1.600 kepala keluarga (KK) yang tinggal secara ilegal di kawasan Jalan Dahlan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keprihatinannya terhadap kemacetan parah yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Pr
Nasional
BUTON UTARA Aipda AD, seorang anggota kepolisian yang bertugas di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, resmi diberhentikan secara tida
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Komitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata, Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengambil langkah strategis
Pemerintahan
MALANG Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang dokter di Persada Hospital Malang, berinisial AY, terus berkembang. Setelah lap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Keluarga Herlambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia/Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 19
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polemik dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mencuat ke publik. Melalui kuasa hukumnya,
Hukum dan Kriminal