TIMIKA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika mendesak PT Honay Ajkwa Lorenz (PT HAL) untuk segera memulangkan 65 karyawan asli Papua yang telah direkrut dan mengikuti pelatihan soft skill di Surabaya, Jawa Timur.
Anggota DPRD Mimika, Anton Niwilingame, menyatakan bahwa hingga saat ini, 65 karyawan tersebut masih berada di Jakarta dan Surabaya, sementara hak-hak mereka dari perusahaan belum jelas.
Baca Juga:
"Perusahaan harus segera memberikan kejelasan terkait status mereka dan memulangkan mereka ke Papua. Kami juga meminta transparansi mengenai hak-hak karyawan yang belum dipenuhi," ujar Anton, Kamis (3/4), di Timika.
PT HAL, yang sebelumnya meluncurkan proyek pengelolaan tailing (limbah tambang) menjadi semen, paving block, dan keramik, telah merekrut sekitar 6.000 karyawan, dengan sebagian besar karyawan yang direkrut mendapatkan rekomendasi dari gereja.
Baca Juga:
Namun, menurut Anton, proses perekrutan ini tidak berjalan dengan transparan, dan bahkan PT Freeport Indonesia, sebagai pemilik tailing, tidak mengetahui tentang perekrutan tersebut.
Pihak DPRD juga menyoroti tidak dilibatkannya lembaga adat seperti Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), serta ketidaktahuan pemerintah daerah dan DPRD setempat terkait proyek ini.
Hal ini menjadi kekhawatiran mengingat lokasi pabrik PT HAL berada di sekitar permukiman warga, yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan lingkungan.
"Proyek ini sangat berisiko terhadap lingkungan. Limbah tailing yang mengandung bahan kimia dapat mencemari ribuan hektare tanah ulayat. Kami meminta proyek ini dihentikan sementara sampai ada kajian lingkungan yang lebih mendalam," tegas Anton.
DPRD Mimika berencana untuk memanggil manajemen PT HAL untuk memberi penjelasan terkait pengelolaan proyek tailing dan status karyawan yang terlibat.
Masyarakat setempat juga berharap agar pihak terkait segera memberikan solusi yang jelas dan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari proyek ini.
(cn/a)
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap Priguna Anugerah, seorang
Nasional
SUMUT Mantan Ketua Organisasi Kemasyarakatan (ormas) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara (Sumut), Ilham Batubara (58), me
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya keterkaitan antara pengusaha Djoko Soegiarto Tjandra, atau Djoko Tjandra, d
Nasional
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, berharap Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke58 Kota Medan yang akan digelar pada 19 hingg
Berita
TANJUNG BALAI Saifuddin Zuhri Marpaung, yang lebih dikenal dengan nama Ucok Ibon, terdakwa kasus pemalsuan surat, dituntut oleh Jaksa Penun
Hukum dan Kriminal
KISARAN Hatihati menyimpan uang di BRI Cabang Kisaran, Sumut. Ini bila Anda tidak mau memiliki nasib naas seperti yang dialami Raman Kr
Hukum dan Kriminal
MEDAN Aksi pembakaran sepeda motor milik personel Polres Belawan terjadi pada Rabu (9/4/2025) saat petugas kepolisian tengah melakukan peng
Peristiwa
JAKARTA Dunia musik Indonesia kembali berduka, dengan meninggalnya penyanyi legendaris Titiek Puspa pada Kamis (10/4/2025) di usia 87 tahun
Entertainment
SEMARANG Polda Jawa Tengah memutuskan untuk memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) Brigadir Ade Kurniawan (AK) melalui sidang etik pada
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Dokter residen PPDS di RSHS Bandung, Priguna Anugerah Pratama (31), yang menjadi tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap anak pe
Hukum dan Kriminal