JAKARTA -Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan keprihatinannya atas pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat di Indonesia.
Direktur Advokasi Hukum dan HAM AMAN, Muhammad Arman, menilai tidak ada urgensi bagi kepentingan rakyat dalam revisi UU tersebut, termasuk bagi masyarakat adat.
Baca Juga:
"Ini berbahaya, masyarakat adat akan hidup dalam ancaman ketika mempertahankan hak-haknya, karena akan ditangani dengan gaya militeristik," ujar Arman dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).
AMAN mencatat berbagai tindakan represif militer terhadap masyarakat adat.
Baca Juga:
Pada 2020, PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) dengan bantuan 300 anggota TNI menggusur wilayah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Kampung Durian Selemak, Sumatera Utara.
Konflik ini menyebabkan anak-anak, perempuan, hingga orang tua mengalami kekerasan.
Selain itu, TNI Angkatan Laut juga disebut merampas wilayah adat masyarakat Marafenfen dengan membangun pangkalan udara.
Dalam kasus ini, gugatan masyarakat adat terhadap lahan seluas 689 hektare ditolak oleh majelis hakim.
Melihat kondisi tersebut, Arman menyerukan kepada berbagai pihak untuk menolak pengesahan UU TNI.
"Saatnya bersama-sama menyatakan sikap menolak pengesahan Undang-Undang TNI. Tolak Undang-Undang TNI. Sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat," tegasnya.
DPR RI resmi mengesahkan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
JAKARTA Pada Minggu (23/3/2025), TikTokers Willie Salim menemui Helmy Yahya untuk menyampaikan permohonan maaf atas viralnya konten mengena
Entertainment
PEMATANGSIANTAR Pemerintah Kota Pematangsiantar berencana merobohkan Gedung IV Pasar Horas yang terletak di Jalan Merdeka pada April 2025 m
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pasal terkait penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan metod
Nasional
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengungkapkan bahwa dalam revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masyara
Nasional
SUMUT Menjelang libur panjang peringatan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan
Nasional
TAPANULI SELATAN Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H, PT Batang Toru Jaya Raya kembali menggelar kegiatan sosial tahunan yan
Komunitas
MEDAN Suasana sepi masih menyelimuti Pasar Sidikalang meski Hari Raya Idul Fitri semakin dekat. Pada Senin (24/3/2025), pasar yang biasanya
Ekonomi
MEDAN Praktisi hukum Maraihut Simbolon SH menegaskan, penghentian proses hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Bahrain dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Laga ini akan digelar pada S
Olahraga
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengumumkan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timu
Nasional
