JAKARTA -Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat telah memeriksa tujuh orang saksi terkait dugaan kasus korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berlangsung sejak 2020 hingga 2024.
Pemeriksaan saksi dilakukan pada 17-18 Maret 2025.
Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting, saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang saat ini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta pihak-pihak terkait dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS.
Baca Juga:
"Para saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat Kominfo dan pihak terkait lainnya dalam pengadaan serta pengelolaan PDNS," kata Bani dalam keterangannya pada Rabu (19/3/2025).
Namun, ia tidak merinci siapa saja pejabat yang telah diperiksa dalam kasus ini.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Bani mengungkapkan bahwa pihak Kejari Jakpus telah merencanakan untuk memeriksa sekitar 70 saksi lainnya, termasuk para ahli, serta melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait untuk mengungkap lebih dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
"Proses penyidikan masih terus berjalan, dan kami komitmen untuk mengusut perkara ini secara transparan," jelas Bani.
Kejaksaan juga mengimbau agar semua pihak mendukung proses hukum yang sedang berjalan.
Sebagai informasi, Kejari Jakarta Pusat tengah mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan PDNS yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo (sekarang Komdigi) dengan pagu anggaran sebesar Rp 958 miliar.
Proyek ini terindikasi melibatkan pengkondisian tender oleh oknum pejabat Kominfo dan perusahaan swasta.
Kejaksaan sebelumnya telah menggeledah beberapa lokasi, termasuk kantor Komdigi dan tempat lainnya di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan.
Sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi juga telah disita, termasuk dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan, serta barang bukti elektronik.
JAKARTA Keluarga Herlambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia/Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 19
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polemik dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mencuat ke publik. Melalui kuasa hukumnya,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ratusan korban investasi bodong EDCCash mengirimkan puluhan karangan bunga ke kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di kawasan
Nasional
SIMALUNGUN Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes hadir pada gelaran Mangan Banggal bersama Gubernur Sumatera Ut
Pemerintahan
JAKARTA Gereja Katedral Jakarta akan menggelar empat misa pada Hari Raya Paskah, Minggu (20/4/2025). Dari keempat sesi tersebut, hanya misa
Agama
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya membangun kota yang bersih dan berkelanjutan, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan H. Harry Pahlevi Harahap bersama
Pemerintahan
JAKARTA Satuan Reserse Mobil (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktik penipuan
Hukum dan Kriminal
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengajak para kepala daerah di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel)
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK Kabupaten Mandailing Natal turut memeriahkan Pekan Imunisas
Kesehatan
JAKARTA Seorang penumpang wanita berinisial FA harus menerima konsekuensi serius usai bercanda membawa bom saat berada di dalam pesawat Bat
Peristiwa