JAKARTA -Aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia dinilai turut berkontribusi terhadap tidak kondusifnya iklim investasi di tanah air.
Banyak investor yang memilih untuk "wait and see" (menunggu) sambil memantau perkembangan kebijakan pemerintah terkait penanganan aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha.
Baca Juga:
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan bahwa premanisme yang menggunakan kedok ormas ini menjadi gangguan serius yang harus segera diberantas.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 8 persen, dan hal tersebut membutuhkan iklim investasi yang aman dan kondusif.
Baca Juga:
"Target pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok Ormas atau organisasi lain bukan hanya merusak iklim investasi di Indonesia, tapi juga merusak reputasi sektor investasi dan industri Indonesia di mata internasional," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya pada Senin (17/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Eddy menekankan bahwa dampak negatif dari premanisme tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Ia mengingatkan bahwa setiap tahunnya, perguruan tinggi di Indonesia meluluskan puluhan ribu tenaga kerja yang siap bergabung di pasar kerja.
Namun, akibat gangguan premanisme ini, kesempatan mereka untuk terserap ke dunia industri semakin sempit.
"Kita menghadapi masalah serius apabila para investor memutuskan untuk tidak berinvestasi atau bahkan menarik investasinya dari Indonesia. Jika itu terjadi, kita akan menghadapi gelombang PHK dan pengangguran terdidik yang meningkat," lanjutnya.
Eddy Soeparno juga mengungkapkan bahwa gangguan premanisme berkedok ormas tidak hanya berdampak pada calon investor, tetapi juga pada perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia.
Banyak kawasan industri di Indonesia, terutama di Bekasi dan Karawang, yang menghadapi tekanan dari ormas.
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rencana penggunaan lahan yang disita negara dari kas
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa draf revisi UndangUndang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Politik
YOGYAKARTA Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, meminta kajian lokasi yang tepat untuk para pedagang di sekitar Tanjakan Clong
Peristiwa
MEDAN Perkelahian antara anggota Komisi III DPRD Medan, Dodi Robert Simangunsong (Demokrat) dan David Roni Ganda Sinaga (PDIP) yang sempat
Politik
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pembatasan penggunaan drone dan penutupan Taman Nasional Bromo Tengger
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Kasus tewasnya remaja berusia 18 tahun, Pandu Brata Syahputra Siregar, yang disebutsebut akibat tindakan kekerasan oleh anggota pol
Hukum dan Kriminal
MEDAN Haji Musa Rajekshah menyampaikan rasa terima kasih kepada Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, atas undangan buka puasa bers
Nasional
MEDAN Setelah terjadinya kisruh antara dua kubu di Universitas Darma Agung (UDA) Medan, suasana kampus di Jalan DR TD Pardede Medan terliha
Peristiwa
MEDAN Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, DPD Projo Muda Sumut menyerahkan 300 paket takjil kepada warga di kawasan Jalan AH Nasution, M
Komunitas
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan di balik belum dilakukannya penahanan terhadap advokat Partai Demokrasi
Hukum dan Kriminal
