JAKARTA - Maskapai penerbangan Indonesia Airlines akhir-akhir ini menjadi pembicaraan publik setelah perusahaan yang mengatasnamakan Maskapai penerbangan asal Singapura Calypte Holding Pte Ltd melalui anak usahanya, PT Indonesia Airlines Group (INA) resmi mengantongi izin terbang sejak Jumat peka lalu, 7 Maret 2025.
Pernyataan itu dilontarkan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) INA sekaligus Executive Chairman Calypte Holding Iskandar.
Meski dia mengatakan INA sebagai maskapai komersial pertama di Indonesia yang hanya melakukan penerbangan internasional.
Baca Juga:
Melalui keterangan Iskandar di LinkedIn Indonesia Airlines, yang dikutip Ahad, 9 Maret 2025, dia menyebut perencanaan bisnis dan hasil studi kelayakan yang telah disusun, Indonesia Airlines hanya akan berfokus pada penerbangan internasional.
Dikonfirmasi Direktur Utama PT. Indonesian Airlines Aviapatria Seno Adjie yang menjabat sejak tahun 2005 lalu membantah bahwa Indonesian Arlines berdiri bukan tahun 2022 yang diramaikan oleh Iskandar.
Baca Juga:
Sebagai salah satu dewan pembina FWJ Indonesia, Seno Adjie yang juga didampingi KGPH Eko GP MM menegaskan bahwa Maskapai Indonesian Airlines telah berdiri sejak tahun 1999 dan mulai beroperasi Maret 2001.
"Pada September 1999, kami memperoleh izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penerbangan berjadwal di 46 rute. Perusahaan ini dulunya juga dimiliki oleh investor perorangan (75%) dan Rudy Setyopurnomo (25%), Presiden Direktur maskapai ini. "Kata Seno Adjie dikantornya, Jalan Hos Cokro Aminoto Menteng Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).
Lebih rinci, dia juga mengatakan Indonesian Airlines menghentikan operasinya pada tahun 2003. Setelah itu kantor pusatnya digabungkan dengan Garuda Indonesia.
"Pada tahun 2004 saat itu era Presiden SBY dan melalui tangan almarhum Taufik Kemas, saya (Seno Adjie.red) mendapatkan hak untuk kembali melanjutkan maskapai Indonesian Airlines. Bahkan sampai sekarang saya masih menjabat sebagat Direktur Utama PT. Indonesian Airlines Aviapatria. Perusahaan itu tidak pernah diserahkan ke oranglain. "Jelasnya.
Dia melihat sosok Iskandar sebagai anak muda Indonesia asal Aceh yang berbakat dan potensial, namun dia tidak teliti dalam melakukan kajian bisnis maskapai penerbangan.
Menurutnya kecerobohan itu akan menjadikannya dalam posisi yang tidak menguntungkan bagi Iskandar.
"Melalui pengacara, kami sudah layangkan somasi ke Chief Executive Officer (CEO) INA sekaligus Executive Chairman Calypte Holding Iskandar. Mengingat nama maskapai yang dipakainya memiliki kemiripan dan kesamaan dengan legal standing Indonesian Airlines milik kami, jelas itu sangat mengganggu investor dan segala bentuk administrasi penerbangan kami. "Ungkap Seno.
JAKARTA Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa draf revisi UndangUndang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Politik
YOGYAKARTA Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, meminta kajian lokasi yang tepat untuk para pedagang di sekitar Tanjakan Clong
Peristiwa
MEDAN Perkelahian antara anggota Komisi III DPRD Medan, Dodi Robert Simangunsong (Demokrat) dan David Roni Ganda Sinaga (PDIP) yang sempat
Politik
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pembatasan penggunaan drone dan penutupan Taman Nasional Bromo Tengger
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Kasus tewasnya remaja berusia 18 tahun, Pandu Brata Syahputra Siregar, yang disebutsebut akibat tindakan kekerasan oleh anggota pol
Hukum dan Kriminal
MEDAN Haji Musa Rajekshah menyampaikan rasa terima kasih kepada Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, atas undangan buka puasa bers
Nasional
MEDAN Setelah terjadinya kisruh antara dua kubu di Universitas Darma Agung (UDA) Medan, suasana kampus di Jalan DR TD Pardede Medan terliha
Peristiwa
MEDAN Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, DPD Projo Muda Sumut menyerahkan 300 paket takjil kepada warga di kawasan Jalan AH Nasution, M
Komunitas
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan di balik belum dilakukannya penahanan terhadap advokat Partai Demokrasi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa kemungkinan revisi UndangUndang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan d
Politik
