BOGOR -Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor mengambil tindakan tegas dengan menyegel sebuah tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang diduga ilegal di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Keberadaan TPA tersebut telah meresahkan warga setempat karena pengelolaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Pengelolaan Limbah B3 DLH Kabupaten Bogor, Gantara Lenggana, menjelaskan bahwa lokasi tersebut sebenarnya bukanlah TPA, melainkan tempat pemrosesan sampah sementara.
Baca Juga:
Namun, pihaknya menemukan bahwa pengelolaan tempat tersebut tidak memiliki izin resmi dan diduga beroperasi secara ilegal.
"Hasil dari aduan masyarakat terkait dengan pengelolaan bukan tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan sementara. Ini TPA yang tersinyalir diduga tidak sesuai dengan aturan yang ada dan ilegal tanpa izin," ujar Gantara Lenggana saat ditemui pada Sabtu (15/3/2025).
Baca Juga:
Penyegelan dilakukan dengan cara memasang papan peringatan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan PPNS Line yang dibantu oleh Satpol PP. TPA yang disegel diketahui dimiliki oleh perorangan atau pihak pribadi.
Pihak DLH juga memberikan sanksi berupa kewajiban untuk membersihkan lokasi tersebut dan segera mengurus perizinan yang sah untuk tempat pembuangan sampah.
Gantara menegaskan bahwa untuk bangunan yang tidak memiliki izin, sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan bertingkat, hingga pembongkaran.
"Jika tidak ada izin, mungkin ada peringatan 1, 2, 3, dan lalu dibongkar," tegas Gantara.
Selain itu, Gantara juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.
Ia berharap agar masyarakat lebih bertanggung jawab dalam memilah dan membuang sampah dengan cara yang benar, sehingga tidak ada lagi tempat pembuangan sampah ilegal yang merugikan lingkungan.
"Mudah-mudahan ke depan, sampah ini bukan hanya tanggung jawab dinas, tetapi juga masyarakat. Masyarakat juga harus mengerti dan paham, begitu menghasilkan sampah, harus pilah dan pilih dulu, jangan tidak ada rasa tanggung jawabnya, hanya ingin bersih saja di rumah," pungkasnya.
TANGGERANG Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengklaim bahwa seluruh pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilo
Hukum dan Kriminal
MEDANUmat Islam memasuki hari ke16 ibadah puasa Ramadhan 1446 Hijriah pada hari ini, Minggu (16/03/2025). Dalam rangka mendukung kelancara
Agama
SUMUT Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menegaskan bahwa partainya mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. N
Politik
BANDUNG Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, memastikan bahwa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), dalam kondisi
Politik
MEDAN Puluhan warga yang tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, Gang Langgar, Kota Medan, diduga menjadi korban penipuan investasi dengan modu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, memberikan penjelasan terkait pemilihan Hotel Fairmont sebagai tempat untuk rapat
Nasional
MEDAN Terbentuknya dan sudah berjalannya pergerakan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menuai apreasi dari Depidar W
Berita
ASAHAN Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke79 Kabupaten Asahan Tahun
Nasional
SUMSEL KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengamankan 8 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Ogan Komering
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke79 Kabupaten Asahan yang berlangsu
Pemerintahan
