JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya baru akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) setelah mendapatkan penugasan resmi dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada Selasa, 18 Maret 2025.
"Jadi hari Selasa kami baru akan mendapatkan penugasan dari paripurna," ujar Habiburokhman kepada wartawan pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah dijadwalkan untuk menyerahkan draf terakhir RUU KUHAP beserta daftar inventarisir masalah (DIM). Setelah itu, Habiburokhman berjanji akan menyebarkan draf terakhir kepada publik untuk mendapatkan kritik dan masukan.
Baca Juga:
"Disertai dengan draf dan daftar inventarisir masalah, sejak itu lah draf akan kami sebarluaskan kepada publik untuk mendapatkan kritisi dari publik," jelas Habiburokhman.
Habiburokhman menegaskan bahwa dalam RUU KUHAP yang sedang dibahas tidak terdapat pengaturan terkait kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus tertentu.
Baca Juga:
Ia menyatakan bahwa RUU ini akan menjadi pedoman bagi proses pidana, bukan untuk mengatur kewenangan terkait tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain di luar KUHP atau KUHAP.
"Draf RUU KUHAP ini juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," tambahnya.
Dia juga menegaskan bahwa aturan mengenai penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu lainnya tetap berlaku sesuai dengan fungsi koordinasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait.
Begitu pula dengan kewenangan Kejaksaan dalam UU Tipikor atau UU Kejaksaan yang tetap berlaku dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu.
Habiburokhman juga menyampaikan bahwa draf RUU KUHAP yang ada saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Ia mengundang semua pihak, khususnya Kejaksaan RI, untuk memberikan masukan dan dukungan selama proses pembahasan berlangsung.
"Kami menyampaikan pula bahwa draf ini tentu masih memerlukan penyempurnaan sehingga nanti dalam pembahasan, seluruh pihak terkhusus Kejaksaan RI dapat memberikan masukan atau menjadi pihak yang mendukung pembahasan antara DPR dan Pemerintah," tambahnya.
Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana RUU ini dapat menciptakan harmonisasi yang seimbang antara penegakan hukum dan pelindungan hak asasi manusia (HAM).
MEDAN Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban, Ariswan, memberikan apresiasi kepada dr Maria Emy Sinaga, yang telah berani melapo
Hukum dan Kriminal
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Armand Effendy Pohan, menegaskan komitmen Pemerintah Pro
Pemerintahan
JAKARTA Sebuah pohon tumbang di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, menyebabkan kemacetan parah pada Senin malam (17/3/2025), setelah hujan d
Peristiwa
BITVONLINE.COM Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dinantinanti oleh umat Muslim, karena diyakini sebagai malam penuh dengan rah
Agama
MEDAN Tausyah singkat pada malam ke 18 ramadhan disi oleh Dai Cilik, Pelajar dari SDIT Usman Bin Ali Medan, Fino Psasaribu di Mesjid Isti
Agama
TAPANULI SELATAN Sebuah rumah di Dusun I, Desa Simatohir, mengalami kerusakan akibat longsor yang terjadi pada Kamis malam (13/3). Longsor
Peristiwa
JAKARTA Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Rancangan UndangUndang (RUU) TNI tidak mengandung pasal atau ayat ya
Politik
MEDAN Rumah Tahanan Negara/Rutan Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumut bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan da
Komunitas
JAWA TIMUR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti praktik penyelundupan emas yang mengganggu industri dan merugikan negar
Ekonomi
JAKARTA Aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia dinilai turut berkontribusi terhadap tidak kondusifn
Nasional
