BOGOR -Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan kawasan wisata yang melanggar kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sentul dan Gunung Mas, Kabupaten Bogor.
Penyegelan ini dilakukan karena lokasi-lokasi tersebut seharusnya berfungsi sebagai perkebunan, bukan area wisata atau tempat penginapan.
Baca Juga:
Zulhas menjelaskan bahwa tempat-tempat yang disegel telah beralih fungsi dari perkebunan menjadi kawasan wisata, yang melampaui batas izin yang seharusnya diberikan.
"Kan masing-masing ada fungsinya. Kalau ini diubah, di sana itu harusnya perkebunan, tapi sudah berubah jadi tempat wisata. Ada 33 KSO (kerja sama operasional) yang semula perkebunan beralih menjadi wisata," ujar Zulhas saat ditemui wartawan di Masjid Baiturrahman, Komplek DPR RI, Sabtu (15/3/2025).
Baca Juga:
Menteri Zulhas menegaskan bahwa alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menyebabkan bencana alam, seperti banjir dan kekeringan.
Dia menyayangkan peralihan fungsi lahan tersebut, yang menurutnya mempengaruhi keseimbangan alam dan berisiko pada kerusakan lingkungan.
"Alih fungsi lahan ini memicu bencana alam. Saat kemarau sawah bisa rusak karena kekeringan, sementara saat hujan bisa menyebabkan banjir," jelas Zulhas.
Selain itu, Zulhas mengingatkan bahwa kawasan perkebunan atau kawasan lindung yang berfungsi untuk menyerap air sangat vital bagi keberlangsungan ketahanan pangan.
Jika lahan-lahan tersebut tidak digunakan sesuai fungsinya, maka akan berdampak langsung pada kondisi pangan di Indonesia.
Penyegelan yang dilakukan pada Kamis (13/3/2025) ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan didukung oleh Zulhas sebagai koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Beberapa lokasi yang disegel di antaranya adalah Bobocabin yang berada di Gunung Mas, milik PT Bobobox Aset Management, yang terlibat pelanggaran izin tata ruang.
Kemudian, ada juga Gunung Geulis Country Club yang terindikasi melakukan pelanggaran terkait tumpukan sampah serta tidak memiliki izin tempat pembuangan sampah Limbah B3, dan Summarecon Bogor yang tidak memenuhi syarat terkait sedimen trap dan biopori.
Dalam tindakan ini, KLH telah memasang papan peringatan tentang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di ketiga lokasi tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, turut hadir dalam penindakan ini untuk memastikan kelancaran tindakan sesuai aturan yang berlaku.
(dc/a)
PARAPAT Banjir bandang yang melanda Kota Wisata Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, pada Minggu (16/3/2025) so
Peristiwa
BANTUL Sebuah penemuan mengejutkan terjadi di Pedukuhan Kaligondang, Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Seni
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Nicke Widyawati, sebagai saksi dalam kasus
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap dan pemotongan anggaran proyek di Ogan Komering Ulu (OKU) yang melibatkan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Kanwil Ditjenpas Sumut, mengadakan peringatan malam Nuzulul Quran pada Minggu (16/3), be
Agama
MEDAN Presiden Prabowo Subianto diharap mendukung langkah yang diambil Gubernur Jawa Barat Jabar Dedi Mulyadi. Gubernur yang akrab dis
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika lintas provinsi yang menghubungk
Hukum dan Kriminal
BITVONLINE.COM Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar USD 427,5 miliar ata
Ekonomi
JAKARTA Sebuah video yang memperlihatkan dugaan penerimaan suap oleh anggota polisi lalu lintas (Polantas) di Tol Dalam Kota, Jakarta Selat
Nasional
JAWA TIMUR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan untuk meresmikan produksi pabrik pemurnian logam mulia di Smelter PT
Pemerintahan
