JAKARTA- Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa semua perwira yang memegang jabatan aktif di kementerian dan lembaga negara harus pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam Pasal 47, ayat (1) disebutkan bahwa "Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan."
Namun, ayat (2) memberikan pengecualian, yang membolehkan prajurit aktif menduduki jabatan di sejumlah lembaga tertentu, antara lain kantor yang membidangi koordinasi bidang politik, keamanan negara, pertahanan negara, serta beberapa lembaga negara lainnya seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dan Mahkamah Agung.
Baca Juga:
Meski aturan tersebut sudah jelas, masih terdapat beberapa anggota TNI aktif yang menjabat di posisi-posisi strategis di pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, tanpa mengundurkan diri atau pensiun dini.
Baca Juga:
"Prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif," tegas Agus saat ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta.
Daftar TNI Aktif yang Menjabat Jabatan Sipil:
1. Letkol Inf Teddy Indra Wijaya
Sekretaris Kabinet (Seskab)
Sebelumnya, Teddy merupakan ajudan Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
2. Mayjen TNI Maryono
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Ditunjuk melalui mutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
3. Mayjen TNI Irham Waroihan
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan)
4. Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan
Posisi di Badan Penyelenggara Haji
Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI.
5. Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya
Direktur Utama Perum Bulog
Masih tercatat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.
6. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
Komisaris Utama PT Pindad
Ditetapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Januari 2024.
7. Laksamana TNI Muhammad Ali
Komisaris Utama PT PAL Indonesia
Diangkat pada Desember 2024.
Pos Jabatan yang Dapat Dipegang oleh TNI Aktif:
- Kantor Bidang Politik dan Keamanan Negara
- Pertahanan Negara
- Sekretaris Militer Presiden
- Intelijen Negara
- Sandi Negara
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
- Dewan Pertahanan Nasional
- SAR Nasional
- Narkotika Nasional
- Mahkamah Agung
- BNPB
- BNPT
- Keamanan Laut
- Kejagung
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kepastian ini diharapkan dapat memperjelas kedudukan anggota TNI yang kini menjabat di berbagai posisi sipil, dan menjaga agar peraturan yang ada dipatuhi secara tegas.
(tb/a)
MEDAN Kapolres Binjai Polda Sumatera Utara, AKBP Bambang C. Utomo, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran Polres Binjai, membagikan takjil ke
Komunitas
MEDAN Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Kanwil Ditjenpas Sumu
Komunitas
MEDAN Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan Santo Bonaventura baru saja melaksanakan Rapat Umum Anggota Cab
Komunitas
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku Soetopo Berutu melakukan silaturahmi ke kantor Bupati asahan dan K
Nasional
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa pihaknya belum berencana untuk menambah kuota Haji 2025. Keputusan ini di
Pemerintahan
JAMBIMenjalin silaturahmi agar tetap terjaga dengan baik, Polda Jambi menggelar buka puasa bersama insan pers, di sebuah restoran Kopitiam
Komunitas
MEDAN Memperhatikan jadwal imsak dan buka puasa sangat penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadhan 1446 H
Agama
Medan Malam Ke 13 Ramadhan, tausyah singkat dibawakan okeh ustad Adnan Harun Nurchadija dengan tema Pentingnya Aqidah Bagi Setia Muslim di
Agama
PAPUA Satgas Pangan Polda Papua mengungkapkan adanya peredaran minyak goreng merek MinyaKita kemasan 1 liter yang tidak sesuai dengan takar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan memberikan akses pendi
Pemerintahan
