MEDAN – Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang mencoreng wajah pemerintahan.
Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK) bersama Forum Masyarakat Sumatera Utara (FORMATSU) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 20 Maret 2025 mendatang.
Aksi ini akan digelar serentak di tiga titik strategis, yakni Kejaksaan Agung (Kejagung), DPR RI, dan Kementerian BUMN.
Baca Juga:
Unjuk rasa ini merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan korupsi skandal Pertamax oplosan yang menyeret sejumlah pejabat tinggi, termasuk seorang menteri di Kabinet Prabowo Subianto.
Koordinator GERBRAK, Saharuddin, menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud kemarahan rakyat atas maraknya praktik korupsi di lingkup pemerintahan.
Baca Juga:
"Kasus Pertamax oplosan bukan hanya persoalan hukum biasa, tetapi pengkhianatan terhadap rakyat. Bagaimana mungkin pejabat yang seharusnya mengabdi malah terlibat dalam praktik busuk yang merugikan negara? Kita tidak boleh tinggal diam," tegas Saharuddin.
Senada dengan itu, Pembina FORMATSU, Helmi Syam Damanik, menekankan bahwa aksi ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan lembaga antikorupsi yang bersatu untuk menyelamatkan bangsa.
"Kami tidak bergerak sendiri. Sejumlah organisasi telah menyatakan dukungan penuh dan akan turun ke jalan bersama kami. Ini adalah gerakan rakyat yang tidak akan berhenti sampai koruptor dan komprador yang merusak kedaulatan ekonomi negara ditangkap dan diadili," ujar Helmi Syam Damanik.
Aksi ini mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi, termasuk Jaringan Relawan Pendukung Indonesia Maju (JARPIM), Forum Aktivis Medan (FAM), Garuda Wicaksakti, Federasi Advokat Republik Indonesia, Komite Penggiat Anti Korupsi (KOMPAKS), Masyarakat Garuda Sumatera Utara (FORMATSU), Masyarakat Antikorupsi Sumatera Utara (MARAK SUMUT), LIPPSU, dan Aliansi Rakyat Merah Putih Merdeka.
Koordinator Presidium Rakyat Membangun Peradaban, Ariswan, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolis, tetapi bentuk tekanan nyata kepada pemerintah dan institusi hukum.
"Rakyat tidak akan tinggal diam. Jika negara tidak mampu membersihkan para koruptor, maka rakyat yang akan bergerak. Aksi ini adalah seruan keras agar penegak hukum segera bertindak tegas," ujarnya.
Publik menanti respons pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap desakan rakyat ini.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, gelombang aksi ini berpotensi meluas sebagai bentuk kemarahan rakyat yang muak dengan korupsi yang terus merajalela.
JAKARTA Terdakwa Sertu Rafsin Hermawan dijatuhi tuntutan hukuman 4 tahun penjara dalam kasus penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman,
Hukum dan Kriminal
BOGOR Polres Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah pabrik minyak goreng yang terletak di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, J
Ekonomi
bitvonline.comPresiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan terbaru terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta,
Pemerintahan
JAKARTA Kabar baik datang bagi masyarakat Indonesia. Kini, pencetakan Kartu Keluarga (KK) bisa dilakukan secara mandiri secara online tanpa
Nasional
JAKARTA Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ronny Talappessy, angkat bicara setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Politik
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 34 bulan penjara kepada selebgram Irfan Satria Putra Lubis, yang dikenal dengan nama
Hukum dan Kriminal
JAKARTA PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya kembali menghadirkan program kemanusiaan Light Up The Dream dalam rangka berbagi ke
Pemerintahan
SUMUT Menyambut musim mudik Idul Fitri, PT KAI Divre I Sumatera Utara memberikan promo spesial dengan diskon hingga 25 untuk perjalanan k
Wisata
BEKASI Akibat banjir luapan Kali Bekasi yang menggenangi kawasan Perumahan Pondok Gede Permai, SMAN 21 Bekasi terpaksa menunda pelaksanaan
Peristiwa
JAKARTA Pengacara ternama Razman Arif Nasution meminta Laura Meizani Mawardi, yang lebih dikenal dengan sebutan Lolly, untuk segera keluar
Pemerintahan
