JAKARTA -Chief Operation Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria, memastikan bahwa seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan bergabung ke dalam Danantara pada akhir Maret 2025.
Proses ini mencakup perusahaan-perusahaan, termasuk yang merugi.
Baca Juga:
Dony Oskaria menjelaskan bahwa saat ini sedang berlangsung proses pengalihan kepemilikan saham dari Kementerian BUMN ke Danantara.
Ia optimis bahwa seluruh BUMN akan selesai bergabung pada akhir Maret 2025.
Baca Juga:
"Kita harapkan akhir Maret ini sudah masuk ya. Ya setelah proses inbreng selesai, kemudian itu akan segera masuk BUMN-nya ke Danantara. Seluruhnya," ujar Dony dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3).
Meskipun ada anggapan tentang banyaknya BUMN yang merugi, Dony mengklaim bahwa jumlah perusahaan yang tidak menguntungkan tidak sebanyak yang dibayangkan.
Khusus untuk BUMN Karya, Danantara akan melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kondisi perusahaan-perusahaan tersebut.
Selain itu, Dony menambahkan bahwa bergabungnya BUMN di bawah Danantara akan memperkuat kinerja mereka.
Dengan dividen yang sebelumnya diserahkan ke Kementerian Keuangan, kini akan dikelola oleh Danantara, yang nantinya akan diinvestasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan dan ekspansi yang lebih strategis.
"Tentu akan lebih mudah dengan Danantara. Kalau dulu kan memang perusahaan itu satu-satu, kalau sekarang dengan proses konsolidasi. Tentu akan lebih memudahkan juga untuk kita melakukan proses perbaikan kondisi perusahaan-perusahaan kita yang saat ini belum memberikan keuntungan," tambah Dony.
Dony juga mengungkapkan bahwa dividen yang dikelola Danantara akan digunakan untuk investasi di sektor-sektor strategis, yang diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
JAKARTA Pemerintah Indonesia berencana membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh wilayah tanah air. Rencan
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan pembatalan program sarapan bergizi gratis di Jakarta. Keputusan tersebut diambil s
Pemerintahan
JAWA BARAT Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk me
Pemerintahan
SUMUT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memberikan respons terkait penahanan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kr
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, kini bergabung menjadi kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam menghadapi kasus du
Politik
MEDAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) ESDM Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Satgas Pangan Sumut melakukan insp
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menunjukkan kemarahan terkait temuan peredaran minyak goreng MinyaKita yang tidak se
Ekonomi
KARO Kasus pembunuhan disertai pembakaran yang menimpa seorang wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus berlanjut. Sidang kasus te
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, pada Kami
Politik
MEDAN Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin, angkat bicara terkait viralnya kasus PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) bernam
Berita
