Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
TAPANULI UTARA -Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 sekaligus Rembuk Stunting Kecamatan Pahae Jae, yang digelar di Gereja GKPI Sarulla pada Rabu (5/3/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Taput dari Dapil V, Camat Pahae Jae Redianto Sinaga, Forkopimca, pimpinan OPD, kepala desa, kepala sekolah, kepala UPT, serta tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
Baca Juga:
Musrenbang sebagai Sarana Perencanaan Prioritas
.jpeg)
Dalam sambutannya, Wabup Deni menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah untuk menyusun rencana pembangunan secara berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.
Ia mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan, sehingga perlu adanya kesepakatan bersama untuk menentukan skala prioritas.
"Sering terjadi hanya sebagian kecil usulan yang terealisasi. Maka, mari kita sepakati mana yang paling prioritas agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Selain membangun, kita juga harus memikirkan pemeliharaan infrastruktur agar tetap berfungsi dengan baik.
Pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat, selaras dengan program nasional yang menitikberatkan ketahanan pangan," ujar Wabup.
Ia juga menyoroti keterlambatan pembayaran sertifikasi guru dan Anggaran Dana Desa. Pemkab Taput berencana melakukan audit untuk mencari akar masalah serta solusi terbaik agar kejadian serupa tidak terulang.
Fokus pada Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Wabup Deni menegaskan bahwa fokus pembangunan bukan hanya infrastruktur, tetapi juga peningkatan pelayanan masyarakat.
"ASN harus memahami bahwa perubahan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan pelayanan. Kita harus lebih aktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sebulan ke depan, saya berharap ada perubahan positif," katanya.
Kepada para kepala desa, ia meminta agar pelayanan kepada masyarakat semakin ditingkatkan, terutama dalam sosialisasi program BPJS Kesehatan, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta transparansi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"DTKS harus transparan, jangan ada manipulasi data. Pastikan bantuan tepat sasaran," tegasnya.
Selain itu, ia juga mengajak semua pihak untuk lebih aktif dalam menangani stunting, meningkatkan mutu pendidikan, serta mengurangi asap rokok di tempat umum.
"Kepala sekolah harus bisa menginspirasi guru, dan guru harus menginspirasi siswa. Mari manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan," pungkasnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik bagi pembangunan di Kecamatan Pahae Jae.
Tags
beritaTerkait
komentar