MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) sekaligus menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI itu.
Bobby menanggapi dengan santai, mengaku tidak masalah dengan permintaan tersebut. "Ya udah mau gimana, permintaan orang ya silahkan-silahkan saja," ujar Bobby di Kantor Gubsu, Medan, Senin (3/3/2025).
Bobby mengungkapkan bahwa kritik dan masukan adalah hal yang wajar di negara demokrasi, dan setiap orang berhak menyampaikan pendapat mereka. "Namanya permintaan suara, masukan, kritik ya silahkan saja, kita diperbolehkan semua untuk melakukan itu," lanjut Bobby.
Baca Juga:
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto, yang saat ini tengah menghadapi proses hukum atas kasus yang melibatkan PDI Perjuangan, meminta KPK untuk memeriksa keluarga Presiden Jokowi.
Permintaan tersebut disampaikan Hasto ketika dirinya hendak digiring ke mobil tahanan setelah ditahan KPK pada Kamis, 20 Februari 2025.
Baca Juga:
Hasto dalam pernyataannya menyampaikan bahwa dirinya tidak menyesal atas penahanannya dan siap menerima konsekuensinya dengan kepala tegak.
Ia juga menyatakan bahwa penahanannya bisa menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum secara adil tanpa terkecuali, termasuk memeriksa keluarga Presiden Jokowi.
"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," ungkap Hasto saat itu.
Sejauh ini, pernyataan Hasto tersebut mendapat respons beragam, baik dari pihak-pihak yang mendukung maupun yang menentangnya.
Namun, Bobby Nasution tampaknya tidak terlalu terpengaruh dan mempersilakan siapapun untuk menyampaikan masukan atau kritik, apalagi dalam konteks hukum yang berlaku.
(dc/n14)
JAKARTA Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, memberikan klarifikasi terkait informasi yang keliru mengenai sumber da
Ekonomi
MEDAN Polrestabes Medan memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota yang berprestasi karena berhasil mengungkap kasus besar dan jadi pe
TNI & POLRI
NUSA TENGGARA TIMUR Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Luman Sumaatmaja, diduga melakukan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur.
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa total anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 m
Nasional
JAKARTA BARAT Kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di penampungan air (toren) yang berada di bawah tanah dengan kedalaman men
Investigasi
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa dirinya mendapat protes dari warganet terkait peninjauan banjir menggunaka
Nasional
JAKARTA PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mulai melaksanakan rekonstruksi pada Jalan Tol JakartaCikampek (Japek) untuk memenuhi Standar Pel
Nasional
JAWA TENGAH Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto, menyampaikan permohonan maaf kepada Kusyanto (38 tahun), warga Desa Dimoro, Kabupaten Gro
Hukum dan Kriminal
BEKASI Musibah banjir yang melanda Pekayon, Bekasi, pada Selasa, 4 Maret lalu, memberikan dampak yang sangat berat bagi peternak Josi. Seba
Peristiwa
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bir
Nasional
