JAKARTA -Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa KPU membutuhkan anggaran sebesar Rp 486.383.829.417 atau sekitar Rp 486 miliar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada 2024. Anggaran ini diperlukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di sejumlah daerah.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/2/2025), Afif menjelaskan bahwa PSU Pilkada 2024 akan digelar di 24 daerah yang telah diputuskan oleh MK. "Secara total, kebutuhan anggaran untuk PSU di 24 daerah tersebut mencapai Rp 486.383.829.417," ujar Afif.
Dari total 26 daerah yang gugatannya dikabulkan MK, 24 daerah wajib menggelar PSU, sementara dua daerah lainnya tidak perlu karena kasus mereka lebih bersifat administratif. Beberapa daerah tidak membutuhkan tambahan anggaran karena masih memiliki sisa dana dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024.
Baca Juga:
"Sebanyak enam satuan kerja KPU tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih memiliki sisa NPHD. Namun, ada 19 satuan kerja KPU lainnya yang kekurangan anggaran, dengan total kekurangan mencapai Rp 373.718.582.965," jelas Afif.
KALTARA Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa, mengungkapkan bahwa bisnis narkoba yang dijalankan oleh Dir
Hukum dan Kriminal
MAKASSAR Pedagang minyak goreng di Pasar Pabaengbaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, melakukan pemeriksaan mandiri terhadap takaran Mi
Ekonomi
bitvonline.comMenteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik mafia yang menghambat distribusi gas elpiji 3
Ekonomi
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Aris Yu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia dan Vietnam telah berhasil menyelesaikan perjanjian kerja sama terkait zona
Nasional
CIBUBUR Konten kreator Bobon Santoso resmi memeluk agama Islam dengan menjalani prosesi mualaf yang dipandu oleh Ustaz Derry Sulaiman. Pros
Entertainment
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Ketenag
Nasional
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera menggelar pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforma
Nasional
MEDAN Pada malam ke11 bulan Ramadhan, sebuah ceramah singkat disampaikan oleh seorang santri dari Pesantren Nuur Ar Radyah di Mesjid Isti
Entertainment
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus Hari Raya bagi pengemudi ojek
Pemerintahan
