TUNTUTAN MASYARAKAT: BONGKAR MAFIA TANAH!
Baca Juga:
Baca Juga:
Kadis LHK Sumut , Yuliana Siregar
Masyarakat Desa Regemuk tidak butuh pencitraan, tidak butuh seremonial belaka. Mereka butuh keadilan! Mereka butuh bukti nyata bahwa hukum masih bisa dipercaya.
Bongkar semua pihak yang terlibat, dari yang bermain di meja kekuasaan hingga yang beroperasi di lapangan. Jangan biarkan mafia tanah terus merampas hak negara dan rakyat demi kepentingan segelintir orang yang haus kekuasaan dan uang.
Jika pagar haram ini dibiarkan, maka ini bukan sekadar perampasan tanah negara. Tetapi juga bentuk penghinaan terhadap hukum dan rakyat. Indonesia harus bersih dari para perampok berkedok pejabat dan aparat. Jika hukum masih ada di negeri ini, buktikan!
r04
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
Nasional
MAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
Nasional
SURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
Nasional
BITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan Olahraga
BANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
Nasional
BITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional