
TNI-Polri Gelar Program Makan Bergizi Gratis untuk Siswa di Medan
MEDAN Dalam rangka mempererat sinergitas antara TNI dan Polri serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, Satuan Brimob Polda S
TNI & POLRIMAGELANG -Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan terkait kehadiran para kepala daerah dari PDIP dalam acara retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Hingga pukul 15.00 WIB hari ini, status kehadiran para kepala daerah tersebut masih menjadi spekulasi. Bima menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memberikan pernyataan resmi terkait hal ini setelah jam 15.00 WIB.
Baca Juga:
"Bari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00, kita akan ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir, dan alasan mereka," kata Bima di Media Center Magelang Retreat.
Baca Juga:
Acara retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 ini sempat mengalami penundaan setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada para kadernya untuk menunda perjalanan menuju Magelang. Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Kamis (20/2).
Dalam surat yang ditandatangani Megawati, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diminta untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang dan berhenti sementara jika sudah dalam perjalanan.
"Instruksi ini adalah tindak lanjut dari situasi yang berkembang, dan kami akan memberikan arahan lebih lanjut setelah jam 15.00 WIB," ujar Bima.
Selain itu, DPP PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) setelah Hasto resmi ditahan. Megawati langsung mengambil alih kendali partai dan menginstruksikan semua kader untuk menunggu arahan lebih lanjut.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan bahwa sejumlah kader PDIP yang sudah berada di Yogyakarta untuk mengikuti retreat, memilih untuk berkumpul di Kantor DPD PDIP DIY. Mereka akan menunggu instruksi lebih lanjut sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan perjalanan ke Magelang.
"Keputusan akan kami ambil bersama setelah mendengarkan arahan dari Megawati," kata Hasto.
Pukul 15.00 WIB hari ini akan menjadi titik penentu, apakah acara retreat dapat berlangsung sesuai rencana atau mengalami perubahan lebih lanjut. Pemerintah melalui Kemendagri dan instansi terkait, termasuk Akmil, masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait sikap terhadap para kepala daerah yang memilih tidak hadir.
(cn/a)
MEDAN Dalam rangka mempererat sinergitas antara TNI dan Polri serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, Satuan Brimob Polda S
TNI & POLRIJAKARTA Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Km 29 Tol Jagorawi arah Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (22/2/2025) sekitar pukul 17.20 W
PeristiwaPROBOLINGGO Sebuah batu berukuran besar jatuh menutup jalur Pantura di depan PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Sabtu (2
PeristiwaBATUBARA Dalam rangka upaya deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas
NasionalBATUBARA Kalapas Labuhan Ruku Soetopo Berutu didampingi Kasubsi Penghaker Amsah dan Staf KPLP Ferry Purba melakukan kunjungan, silaturah
NasionalBANDUNG Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta stafnya untuk mengalihfungsikan mobil dinas berjenis Mercedes Benz Sprinter menjadi ambula
NasionalBITVONLINE.COM Pemerintah Indonesia segera membuka kesempatan besar melalui Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 yang akan dimulai pada bulan
NasionalNUSA TENGGARA TIMUR Gunung Lewotobi Lakilaki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menunjukkan aktiv
PeristiwaJAKARTA Di Indonesia, tipe kepribadian ISTP (Introverted, Sensing, Thinking, Perceiving) merupakan tipe yang paling langka berdasarkan d
Serba Serbi KehidupanJAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan keterbatasan anggaran yang menghambat kemampuannya untuk menindaklanju
Nasional