"Saya menemukan di Komisi E, beli proyektor dua biji sampai Rp 250 juta, Pak," ungkap Justin.
Baca Juga:
Pernyataan ini disampaikan dengan nada serius oleh Justin yang menganggap besarnya anggaran tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Namun, interupsi tersebut langsung ditegur oleh pimpinan sidang, Khoirudin, yang meminta agar pernyataan tersebut disampaikan di ruang yang sesuai.
Baca Juga:
"Justin, Justin, cukup," ujar Khoirudin.
Meski demikian, pernyataan Justin yang menyoroti anggaran tersebut mendapatkan respon positif dari sebagian besar anggota dewan dan hadirin yang berada di ruang sidang. Bahkan, Wakil Gubernur Rano Karno ikut bertepuk tangan, sementara Gubernur Pramono Anung terlihat menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan.
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
Nasional
MAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
Nasional
SURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
Nasional
BITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan Olahraga
BANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
Nasional
BITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional