Meski demikian, Fauzan mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembayaran tukin dosen guna menenangkan mahasiswa. "Saya berharap tukin dosen segera dibayarkan oleh pemerintah agar para mahasiswa bisa tentram," tambahnya.
Baca Juga:
Mahasiswa Diminta Tetap Kritis dan Objektif
Baca Juga:
Sebagai mantan Presiden BEM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tahun 2018, Fauzan juga menegaskan pentingnya sikap kritis mahasiswa dalam mengawal kebijakan negara. Namun, ia menekankan bahwa mahasiswa juga harus mendukung program pemerintah yang sudah dikoreksi dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.
"Mahasiswa memang harus kritis terhadap keadaan bangsa, namun di sisi lain, apabila program pemerintah bagus dan kekeliruannya sudah dikoreksi, maka harus didukung juga," ujarnya.
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
Nasional
MAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
Nasional
SURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
Nasional
BITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan Olahraga
BANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
Nasional
BITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional