JAKARTA -Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Aksi bertajuk Indonesia Gelap ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran pendidikan yang dinilai mengancam akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Koordinator Pusat BEM SI 2024, Satria, menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya mewakili suara mahasiswa, tetapi juga kepentingan masyarakat luas yang terdampak oleh kebijakan pemerintah.
Baca Juga:
"Dengan tajuk Indonesia Gelap, kami ingin menggambarkan kekhawatiran dan kecemasan atas berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan," ujar Satria di lokasi aksi.
Baca Juga:
Kritik Pemotongan Anggaran Pendidikan
Salah satu pemicu utama aksi ini adalah kebijakan pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan berdampak langsung pada ribuan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang mengandalkan bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi.
"Akan banyak teman-teman kami yang terancam putus kuliah hanya karena alasan efisiensi anggaran," tegas Satria.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kebijakan populis pemerintah yang dianggap tidak berbasis kajian mendalam. Mereka menuntut evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, serta berbagai kebijakan lainnya yang dinilai belum memiliki perencanaan matang.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
1. Evaluasi kebijakan pemerintah, terutama yang berdampak langsung pada pendidikan, kesehatan, dan hak-hak masyarakat.
2. Penghentian pemotongan anggaran pendidikan yang berisiko mengurangi akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
3. Revisi kebijakan konsesi tambang di perguruan tinggi, untuk memastikan kebebasan akademik dan keberlanjutan lingkungan.
4. Perombakan kebijakan populis yang tidak berbasis kajian mendalam, agar tidak sekadar menjadi alat politik.
5. Kepatuhan DPR dalam proses legislasi, khususnya dalam revisi undang-undang strategis seperti UU TNI, UU Kejaksaan, dan UU Pemerintahan.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mahasiswa berencana melanjutkan gelombang aksi serupa di berbagai kota lainnya jika tuntutan mereka tidak segera direspons oleh pemerintah.
(jp/a)
JAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
Nasional
MAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
Nasional
SURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
Nasional
BITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan Olahraga
BANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
Nasional
BITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional
PROBOLINGGO Seorang pria bernama Budi Setio Rachman (31) tewas secara tragis setelah ditabrak kereta api di Kota Probolinggo, Minggu (23/2/
Peristiwa