JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah stimulus kebijakan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2025. Stimulus ini mencakup berbagai insentif, termasuk diskon harga tiket pesawat dan tarif tol, guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025.
Dalam keterangan pers di Istana Negara, Senin (17/2/2025), Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha. "Stimulus HBKN Ramadhan Lebaran meliputi diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, serta BINA Diskon 2025. Selain itu, akan ada program pariwisata mudik Lebaran yang melibatkan Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait, serta stabilisasi harga pangan," ujar Prabowo.
Baca Juga:
Rincian Stimulus Ekonomi Kuartal Pertama 2025
Baca Juga:
Selain stimulus Lebaran, Prabowo juga merinci kebijakan lain yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Berikut poin-poin utama yang disampaikan:
1. Hasil kebijakan kenaikan UMP Tahun 2025 – Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah disesuaikan diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja.
2. Optimalisasi penyaluran bansos – Berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) akan disalurkan pada Februari dan Maret 2025.
3. Pencairan THR lebih awal – Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan dicairkan pada Maret 2025 guna mendukung persiapan Lebaran.
4. Stimulus HBKN Ramadhan Lebaran 2025:
- Diskon harga tiket pesawat.
- Diskon tarif tol.
- Program diskon belanja, termasuk Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.
- Program pariwisata mudik Lebaran yang melibatkan Kementerian Pariwisata dan BUMN.
- Stabilisasi harga pangan untuk menjaga inflasi tetap terkendali.
5. Paket Stimulus Ekonomi:
- Diskon tarif listrik.
- PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV).
- PPnBM DTP untuk kendaraan listrik dan hybrid.
- Subsidi atau pajak DTP untuk motor listrik.
- PPh DTP untuk sektor padat karya.
6. Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis – Program ini akan diperluas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) – Mempermudah akses permodalan bagi UMKM.
8. Optimalisasi panen padi – Pemerintah akan memastikan panen padi terealisasi secara maksimal untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Stimulus ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga stabilitas harga menjelang Lebaran 2025.
(dc/a)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
Nasional
MAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
Nasional
SURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
Nasional
BITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan Olahraga
BANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
Nasional
BITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional