BEKASI -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyoroti penggusuran rumah dan sengketa lahan di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Cikarang belum mengajukan permohonan pengukuran sebelum melaksanakan eksekusi lahan.
"Betul, mereka sudah menyurati pada tahun 2022, tapi belum melakukan permohonan pengukuran," kata Nusron, Minggu (16/2).
Baca Juga:
Nusron menegaskan bahwa tidak ada surat permohonan eksekusi atau penggusuran terhadap lima rumah warga di lokasi tersebut. Menurutnya, sebelum eksekusi pengadilan dilakukan, diperlukan tahapan permohonan pengukuran untuk memastikan kesesuaian objek eksekusi.
Baca Juga:
Prosedur Hukum Harus Dipatuhi
Lebih lanjut, Nusron mengingatkan bahwa setiap proses hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.
"Kita ini negara hukum. Aturannya sudah jelas, yaitu sebelum ada penggusuran atau eksekusi pengadilan, pengadilan harus mengajukan permohonan pengukuran," tegas Nusron.
Ia juga menekankan bahwa sebelum eksekusi, pengadilan seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar dapat meminta BPN membatalkan sertifikat tanah warga yang terdampak.
Mahkamah Agung Bantah BPN Tidak Dilibatkan
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membantah klaim bahwa BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi lahan di Desa Setia Mekar oleh PN Cikarang. Juru Bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di Media Center MA, Jakarta, Kamis (13/2), menyatakan bahwa PN Cikarang telah melaksanakan pencocokan (constatering) dengan memohon bantuan Kantor BPN setempat sebelum eksekusi dilakukan.
"Berdasarkan berita acara tanggal 14 September 2022, constatering telah dilakukan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN. Namun, BPN sebelumnya telah diundang," ujar Yanto.
Eksekusi lahan yang dilakukan pada 30 Januari 2025 merupakan delegasi dari PN Bekasi. PN Bekasi sebelumnya telah memberikan teguran (aanmaning) kepada para termohon eksekusi dan mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi.
Hingga kini, polemik terkait sengketa lahan di Desa Setia Mekar masih terus bergulir. Warga yang terdampak telah mengadu ke DPR untuk mencari solusi atas penggusuran yang mereka alami meski mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM).
(cn/a)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
Nasional
MAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
Nasional
SURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
Nasional
BITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan Olahraga
BANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
Nasional
BITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional