Lebih lanjut, Nusron mengingatkan bahwa setiap proses hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.
Baca Juga:
"Kita ini negara hukum. Aturannya sudah jelas, yaitu sebelum ada penggusuran atau eksekusi pengadilan, pengadilan harus mengajukan permohonan pengukuran," tegas Nusron.
Baca Juga:
Ia juga menekankan bahwa sebelum eksekusi, pengadilan seharusnya terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar dapat meminta BPN membatalkan sertifikat tanah warga yang terdampak.
Mahkamah Agung Bantah BPN Tidak Dilibatkan
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
Nasional
MAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
Nasional
SURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
Nasional
BITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan Olahraga
BANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
Nasional
BITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional