
Aksi Kejar-kejaran dan Baku Tembak, Bandar Sabu di Asahan Lolos dari Tangkapan
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
InvestigasiSEMARANG -Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengungkapkan kekhawatiran terkait kemungkinan pemangkasan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam agenda Roadshow MPR Goes to Campus. Kekhawatiran tersebut mereka sampaikan langsung kepada Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.
Merespons hal itu, Eddy menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan anggaran KIP Kuliah (KIPK) tetap aman dan tidak akan mengalami efisiensi anggaran. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan jaminan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk beasiswa tersebut.
Baca Juga:
"Sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu dan Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasco bahwa anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) tidak akan terkena efisiensi anggaran," ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).
Baca Juga:
Eddy juga menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah, sehingga jumlah penerima serta anggaran KIP akan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
"Pendidikan adalah prioritas dan pemerintah sudah memastikan bahwa jumlah penerima dan anggaran KIP yang diberikan tidak berubah," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga menyampaikan komitmennya untuk mengawal implementasi kebijakan KIP di kampus-kampus guna memastikan beasiswa tersebut diterima oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
"Tujuannya adalah agar pertama, memastikan tidak ada pemotongan KIP pada adik-adik mahasiswa kita yang tidak mampu. Kedua, memastikan KIP diberikan tepat sasaran kepada mereka yang berhak dan membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah," tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PAN ini menilai bahwa akses pendidikan tinggi harus semakin diperluas bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Ia pun optimistis bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
"Saya meyakini bahwa Pak Prabowo akan memberikan prioritas penuh pada pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya kita mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang," tutup anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi infrastruktur, energi, dan lingkungan hidup tersebut.
(dc/a)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
InvestigasiJAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
NasionalMAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
NasionalSURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
NasionalBITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan OlahragaBANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
NasionalBITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
NasionalJAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional