"Tuntutan utama kami adalah segera sahkan RUU PPRT dan percepat pembahasannya di Komisi XIII. Isu PRT adalah isu HAM, sehingga negara wajib memastikan perlindungan hukum bagi PRT," tambah Jumisih yang juga merupakan bagian dari Koalisi Sipil untuk UU PPRT.
Baca Juga:
Pentingnya Pengesahan RUU PPRT
Menurut Jumisih, pengesahan RUU PPRT sangat krusial karena dapat memberikan perlindungan hukum bagi sekitar 4 juta PRT di Indonesia. Salah satu poin utama dalam RUU ini adalah adanya perjanjian tertulis antara PRT dan majikan yang mencakup hak serta kewajiban kedua belah pihak, termasuk jam kerja, upah, dan jaminan sosial.
"RUU PPRT bukan hanya melindungi PRT, tetapi juga majikan. Dengan adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak memiliki kepastian hukum yang dapat dijadikan acuan dalam hubungan kerja," jelasnya.
BITVONLINE.COM Pemerintah Indonesia segera membuka kesempatan besar melalui Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 yang akan dimulai pada bulan
Nasional
NUSA TENGGARA TIMUR Gunung Lewotobi Lakilaki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menunjukkan aktiv
Peristiwa
JAKARTA Di Indonesia, tipe kepribadian ISTP (Introverted, Sensing, Thinking, Perceiving) merupakan tipe yang paling langka berdasarkan d
Serba Serbi Kehidupan
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan keterbatasan anggaran yang menghambat kemampuannya untuk menindaklanju
Nasional
MAGELANG Sebanyak 47 kepala daerah belum menghadiri agenda retret yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil), Lembah Tidar, Magelang,
Nasional
JAKARTA Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pihaknya telah memenuhi semua kewajiban terkait pemutusan kontrak pelatih Timnas In
Kesehatan dan Olahraga
MERAUKE Sebuah gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5,0 mengguncang Merauke, Papua, pada Sabtu (22/2/2025) pukul 21.16 WIB. BMKG melapo
Peristiwa
JAKARTA Ecoton Foundation menemukan mikroplastik dalam sampel yang diambil dari tiga pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta. Temuan ini menyoro
Nasional
PONOROGO Lima pengusaha katering di Kabupaten Ponorogo menjadi korban penipuan yang melibatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Modus ya
Nasional
MERAK PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengumumkan bahwa mulai H5 Lebaran 2025, tarif tiket eksekutif di Dermaga Eksekutif Pelabuhan M
Ekonomi