DPR Pastikan Fokus ke Ekonomi Rakyat, Rapat Efisiensi Anggaran Ditutup

JAKARTA -Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bahwa tidak ada lagi rapat lanjutan dengan mitra kerja yang secara khusus membahas efisiensi anggaran oleh kementerian/lembaga. Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan di Gedung DPR RI pada Jumat (14/2/2025), merespons pertanyaan mengenai kemungkinan adanya rapat lanjutan terkait kebijakan efisiensi anggaran.

"Sudah selesai. Ekonomi untuk rakyat sudah selesai," ujar Dasco, menegaskan bahwa fokus kini beralih pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dia juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran telah dijelaskan secara rinci oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sehingga tidak ada lagi hal yang perlu dijawab terkait kebijakan tersebut.

Baca Juga:

• Menteri Keuangan Sri Mulyani Jadi Pemateri Retret Kepala Daerah, Fokus pada Efisiensi Anggaran
• Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ubah Mobil Dinas Mercedes Benz Jadi Rumah Sakit Berjalan

Sri Mulyani sebelumnya juga memberikan klarifikasi terkait efisiensi anggaran ini dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Pimpinan DPR dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dalam paparan tersebut, Sri Mulyani memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di seluruh kementerian/lembaga. Hal ini disampaikan untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait potensi PHK yang bisa terjadi sebagai dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.

Baca Juga:

• Komnas HAM Terbatas Anggaran, 50 Kasus Menjadi 5-6 Kasus yang Ditangani
• Pemprov Jatim Tetap Gelar Mudik Gratis Meski Efisiensi Anggaran

"Terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian dan lembaga, kami pastikan bahwa tidak ada PHK yang terjadi," tegas Sri Mulyani di depan awak media.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beberapa beasiswa lainnya, seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan Beasiswa Indonesia Bangkit, tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran. Anggaran yang telah dialokasikan untuk beasiswa tersebut tetap dipertahankan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Sementara itu, pemerintah juga mengimbau perguruan tinggi agar tidak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) meski terdapat dampak pada bantuan operasional perguruan tinggi akibat kebijakan efisiensi anggaran. Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun anggaran untuk beberapa aktivitas seperti perjalanan dinas dan seminar mengalami pemotongan, kebijakan ini tidak boleh berdampak pada keputusan perguruan tinggi terkait UKT untuk tahun ajaran 2025-2026 yang akan dimulai pada Juni atau Juli mendatang.

Dalam penutupan pernyataannya, Sri Mulyani menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi anggaran tersebut hanya menyasar pada kategori belanja tertentu, seperti alat tulis kantor (ATK) dan kegiatan seremonial lainnya. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efisien tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pendidikan.

(km/a)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Jadi Pemateri Retret Kepala Daerah, Fokus pada Efisiensi Anggaran

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ubah Mobil Dinas Mercedes Benz Jadi Rumah Sakit Berjalan

Komnas HAM Terbatas Anggaran, 50 Kasus Menjadi 5-6 Kasus yang Ditangani

Pemprov Jatim Tetap Gelar Mudik Gratis Meski Efisiensi Anggaran

Mendiktisaintek Tegaskan Tidak Ada Kenaikan UKT bagi Mahasiswa

Gubernur DKI: Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Strategis Jakarta