JAKARTA — Mulai 1 Januari 2025, setiap transaksi efek yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Kebijakan ini mengikuti keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada awal tahun 2025. Penyesuaian tarif PPN untuk transaksi saham ini tercantum dalam Surat Edaran BEI No: S-13561/BEI.KEU/12-2024, yang mengatur penyesuaian tarif PPN untuk tahun 2025. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa semua invoice dan faktur pajak atas layanan BEI yang diterbitkan pada 1 Januari 2025 dan seterusnya akan dikenakan tarif PPN baru, yaitu 12 persen. Sementara itu, untuk invoice dan faktur pajak yang diterbitkan sebelum 1 Januari 2025, tarif PPN yang berlaku tetap 11 persen.
“Seluruh invoice dan faktur pajak atas jasa layanan Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan per tanggal 1 Januari 2025, akan dilakukan penyesuaian atas besaran tarif PPN dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen,” demikian bunyi surat edaran yang dikutip pada Selasa (31/12/2024). Kenaikan tarif PPN ini berimbas pada seluruh transaksi yang dilakukan di BEI, termasuk transaksi saham, obligasi, dan reksa dana. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2025, transaksi efek, termasuk saham, obligasi, dan reksa dana, akan dikenakan tarif PPN sebesar 12 persen. “Ini merupakan amanat dari UU HPP No. 7 Tahun 2021. Kenaikan tarif PPN ini tidak hanya berlaku untuk saham, tetapi juga untuk layanan bursa lainnya seperti obligasi dan reksa dana,” tulis Mirae Asset di akun Instagram resmi mereka, @miraeassetsekuritas_id.
Selain itu, kenaikan tarif PPN ini juga akan berdampak pada biaya atau fee transaksi serta beban pajak yang harus ditanggung oleh investor. PT Trust Sekuritas juga memberikan informasi kepada penggunanya bahwa perusahaan akan menyesuaikan biaya transaksi sesuai dengan kenaikan tarif PPN tersebut. “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tarif PPN akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak,” tulis surat edaran BEI. Perubahan tarif PPN ini tentunya akan berpengaruh pada biaya transaksi dan pajak yang dikenakan kepada investor di pasar modal. Dengan diberlakukannya tarif PPN 12 persen, investor perlu mempertimbangkan faktor ini dalam perencanaan investasi mereka untuk tahun 2025.
Baca Juga:
(christie)
Baca Juga:
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comPresiden Prabowo Subianto dengan tegas mengutuk serangan teroris yang menargetkan rombongan turis di Pahalgam, Kashmir, India
Nasional
